tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan tidak takut bila elektabilitas partainya mengalami penurunan akibat ulahnya yang kerap mengkritik Partai Nasdem karena menetapkan Anies Baswedan sebagai capres.
"Ya dengan diumumkan Pak Anies sebagai capres dan antitesis Pak Jokowi maka berpengaruh pada elektoral," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis (13/10/2022).
Hasto mengatakan pihaknya memahami atas konsekuensi itu dan tidak ingin ambil pusing. Menurutnya kerja turun ke rakyat lebih penting ketimbang khawatir pada elektabilitas partai.
"Tetapi bagi PDIP yang terpenting adalah kerja kerakyatan," tegasnya.
Bagi Hasto, kritik PDIP kepada Nasdem dan Anies Baswedan adalah upaya menegakkan kerja demokrasi di Indonesia. Sehingga dirinya berupaya melibatkan akademisi dalam mengkritik setiap kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Ketika kami kritisi Pak Anies, kami ingin membangun budaya demokrasi yang baik berdasarkan kajian-kajian yang melibatkan para akdemisi," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Hasto mempertanyakan kinerja Anies Baswedan yang telah menghabiskan anggaran hingga RP 350 triliun namun menurutnya tidak menghasilkan apapun.
"Rp350 triliun saudara-saudara, jumlah yang sangat besar bukan?" tutur Hasto.
Selain tak khawatir bila PDIP kehilangan suara elektoral karena kerap mengkritik Anies, Hasto juga mendukung upaya Jokowi untuk melakukan reshuffle para menteri Nasdem. Menurutnya para menteri Nasdem saat ini sudah tidak sejalan dengan kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat. Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi karena kabinet selesai dengan capaian sejumlah prestasi," jelasnya.
Dirinya berharap agar Jokowi melakukan kewenangannya dalam mengevaluasi perjalanan kabinet. Terutama pasca Nasdem deklarasi nama Anies Baswedan sebagai capres.
"Diharapkan Pak Jokowi menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
