tirto.id - Presiden Joko Widodo mengakui punya rencana reshuffle kabinet usai Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Akan tetapi, kepala negara belum memutuskan kapan kocok ulang kabinet dilakukan.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar singkat Jokowi usai peninjauan kawasan infrastuktur PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, di Cileunyi, Bandung, Kamis (13/10/2022).
Partai Nasdem resmi mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi-Maruf Amin menggempur habis Nasdem usai mencapreskan Anies Baswedan. Partai berlogo banteng moncong putih itu menilai Anies merupakan seseorang yang merepresentasikan oposisi terhadap Jokowi.
"Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi maka akan kontradiktif,” ujar Hasto.
Meski menyerang, Hasto enggan masuk lebih jauh soal keputusan Nasdem. Ia mengingatkan bahwa PDIP tidak mau mengintervensi kedaulatan partai lain.
"Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi-tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin," ungkapnya.
Sejumlah relawan juga meminta agar menteri dari Nasdem meninggalkan kabinet. Sekjen Partai Nasdem yang juga Menkominfo Jhonny G. Plate meminta publik tidak membahas soal hal tersebut karena itu urusan yang tidak perlu dipikirkan.
"Urusan yang masih remeh temeh begitu nggak usah diurus, negara lagi berhadapan dengan banyak tantangan," kata Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Ia mengingatkan, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dunia di masa depan.
Plate menyoalkan posisi relawan yang meminta Jokowi mencopot menteri dari Nasdem. Ia mengingatkan bahwa substansi pemilu adalah mengikuti semua tahapan. Plate berharap semua pihak menghormati kewenangan dan berupaya menjaga demokrasi sesuai aturan pemilu 2024.
"Ikut aturan itu, fokus di situ dan diksi yang dipakai, diksi yang harus membesarkan hati dan menjadikan pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, bukan seperti yang ini komentarnya," tutup Plate.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky