PDIP Tuding Menteri dari Nasdem Tak Lagi Patuh & Taat Jokowi

Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto para menteri dari Partai Nasdem sudah tidak bisa lagi taat dan patuh pada kebijakan Presiden Jokowi.

Reporter: Irfan Amin

Terbit 13 Oct 2022 09:28 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem Jan Darmadi, Ketua Dewan Pembina Partai NasDem Siswono Yudo Husodo dan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menghadiri pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat (8/11/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

tirto.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendukung Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan menteri dari Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju saat ini. Hal itu sebagai bentuk tanggapan atas keputusan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilu 2024.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sangat bagus karena itu adalah hak prerogatif dari presiden," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).

Hasto mengatakan Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid termasuk dalam hal-hal pemilihan nama capres. Menurutnya para menteri dari partai Nasdem sudah tidak bisa lagi taat dan patuh pada kebijakan Presiden Jokowi dan koalisi yang mendukung pemerintahannya.

"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat. Supaya nanti di Pemilu 2024 dalam kondisi sense of happines yang tinggi karena kabinet selesai dengan capaian sejumlah prestasi," jelasnya.

Hasto berharap agar Jokowi menggunakan kewenangannya dalam melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

"Diharapkan Pak Jokowi menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ungkapnya.

Meski memberikan dukungan atas reshuffle kabinet, namun Hasto kembali memberikan wewenang tersebut kepada Jokowi. Tanpa memaksa atau intervensi kendali, klaim Hasto.

"Itu adalah hak Pak Jokowi," ujarnya.

Hasto kembali mengingatkan bahaya keberadaan menteri yang tidak senapas dan seide dengan Jokowi berpotensi menjadi bumerang atas kinerja Jokowi.

"Tetapi kita harus hati-hati karena menteri harus senafas dengan kebijakan presiden. Tidak boleh ada menteri yang ikut-ikutan antitesis bagi presiden," tegasnya.

Partai Nasdem sendiri memiliki tiga kader yang sekarang menjabat sebagai menteri yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, serta Menteri Lingkuhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.