Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kesiapan fasilitas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang akan difungsikan sebagai Sekolah Rakyat rintisan. Peninjauan ini difokuskan pada kondisi bangunan dan kebutuhan perbaikan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai awal Mei.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Bisma Staniarto, menyebut empat bangunan yang dapat dimanfaatkan, yakni Asrama Taruna E, Taruna J, Wisma Bahari II, dan Nautika. Selain itu, fasilitas pendukung berupa dua lapangan tenis dan dua lapangan sepak bola juga disiapkan untuk menunjang kegiatan siswa.
“Untuk tahap awal, kapasitas yang disiapkan sekitar 100 siswa, didukung dua tenaga pembimbing dan 18 tenaga pengajar,” kata Bisma.
Ia menjelaskan, hasil survei menunjukkan kondisi struktur bangunan masih sangat layak tanpa kerusakan pada fondasi, kolom, maupun atap.
Perbaikan yang dibutuhkan bersifat ringan, meliputi pembenahan plesteran, pintu, jendela, serta penggantian lampu yang tidak berfungsi. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menargetkan seluruh proses perbaikan rampung pada akhir April.
Gus Ipul mengatakan program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaannya selama lebih dari sembilan bulan terakhir. Ia menilai siswa mengalami peningkatan kepercayaan diri, sementara guru semakin adaptif dalam menyesuaikan metode pembelajaran.
“Selama lebih dari sembilan bulan berjalan, hasilnya cukup menggembirakan. Siswa mulai berkembang, dan guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran tanpa mengandalkan tes akademik,” ujar Gus Ipul.
Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat pada tahun ini hingga lebih dari 30 ribu siswa. Sebelumnya, program tersebut mampu menjangkau hampir 16 ribu siswa di 166 titik.
Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, terdapat 10 lokasi sekolah rintisan, termasuk STIP. Secara keseluruhan, lokasi tersebut diproyeksikan mampu menampung lebih dari 1.000 siswa secara bertahap sepanjang tahun.
Seleksi siswa dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tanpa pendaftaran terbuka. Pemerintah melakukan penjangkauan langsung ke keluarga sasaran guna memastikan program tepat sasaran.
“Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada praktik yang melanggar ketentuan. Semua harus menyasar keluarga yang paling membutuhkan,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, kendala di lapangan relatif minim dan hanya mencakup perbaikan fasilitas pendukung seperti tempat tidur, toilet, dan ruang makan. Pemerintah optimistis seluruh persiapan dapat selesai tepat waktu sehingga kegiatan belajar dapat dimulai awal Mei.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
