Menuju konten utama

Sekolah Rakyat Sampang Ditarget Rampung Juni

Mensos Saifullah Yusuf menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sampang selesai akhir Juni 2026 untuk tahun ajaran baru.

Sekolah Rakyat Sampang Ditarget Rampung Juni
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat permanen di kawasan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Sampang, Jawa Timur pada Minggu (10/5/2026). FOTO/dok.Kemensos
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id -

Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, ditargetkan selesai akhir Juni 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan fasilitas pendidikan itu disiapkan menyambut tahun ajaran baru mendatang.
Gus Ipul meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Sampang, Minggu (10/5/2026). Dalam kunjungan itu, ia memastikan proses pembangunan berjalan sesuai target pemerintah.
“Targetnya akhir Juni selesai, lalu minggu kedua sudah bisa digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah,” kata Gus Ipul.
Kementerian Sosial mencatat progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sampang telah mencapai lebih dari 54 persen. Pemerintah menargetkan gedung tersebut segera dipakai untuk kegiatan belajar siswa baru Tahun Ajaran 2026.
Di wilayah Madura, program Sekolah Rakyat rintisan saat ini telah berjalan di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Adapun gedung permanen baru dibangun di Kabupaten Sampang sebagai pusat pelaksanaan program kawasan tersebut.
Gus Ipul berharap pembangunan gedung permanen juga dapat diperluas ke tiga kabupaten lain di Madura pada tahun depan. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan simulasi seleksi siswa untuk empat kabupaten tersebut.
Menurut Gus Ipul, siswa dari sekolah rintisan nantinya dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat permanen Sampang. Untuk sementara, seluruh siswa dari empat kabupaten direncanakan mengikuti pembelajaran terpusat di lokasi itu.
Sekolah Rakyat permanen di Sampang disebut mampu menampung hingga seribu siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program itu ditujukan bagi keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menegaskan penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan lewat mekanisme penjangkauan pemerintah. Ia juga meminta seluruh proses seleksi berlangsung tanpa praktik titipan maupun pungutan.
“Tidak ada titipan, tidak ada kongkalikong, tidak ada membayar-membayar, dan tidak ada KKN dalam proses penjangkauan,” ujarnya.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis