Sekolah Rakyat Lampung Timur Diperkirakan Siap Juli 2026

Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, meninjau Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 34 dan progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Lampung Timur, Kamis (11/6/2026). Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut mulai beroperasi pada tahun ajaran baru pertengahan Juli 2026.

Dalam kunjungannya ke SRT 34, Agus Jabo berdialog dengan siswa, guru, dan pendamping. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sekolah Rakyat ini dibangun untuk memutus kemiskinan antar generasi. Pendidikan harus menjadi jalan untuk mengubah masa depan,” ujar Agus Jabo.

Salah seorang siswa SRT 34, Devi (16), mengaku sempat menunda pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Anak dari keluarga petani tersebut mengatakan kini dapat kembali bersekolah melalui program Sekolah Rakyat.

“Saya sempat telat sekolah karena tidak punya biaya. Saya senang bisa sekolah di sini,” kata Devi.

Selain menyoroti akses pendidikan, Agus Jabo juga mengingatkan pentingnya pembentukan karakter siswa. Menurutnya, lingkungan Sekolah Rakyat harus bebas dari praktik perundungan, intoleransi, maupun kekerasan.

Ia menilai nilai gotong royong, saling menghormati, dan kedisiplinan perlu menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Usai mengunjungi sekolah rintisan, Agus Jabo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kecamatan Sukadana. Peninjauan tersebut turut dihadiri Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, bersama jajaran pemerintah daerah dan pelaksana pembangunan.

Menurut Agus Jabo, proses pembangunan saat ini dipercepat untuk memenuhi target operasional pada pertengahan Juli mendatang.

“Targetnya pertengahan Juli sudah bisa menerima siswa baru untuk tahun ajaran baru,” ujarnya.

Sekolah Rakyat permanen di Lampung Timur direncanakan menampung sekitar 270 siswa pada tahap awal. Kapasitas tersebut mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan masing-masing tiga rombongan belajar.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema tambahan bagi calon peserta didik yang telah mengikuti asesmen namun belum tertampung akibat keterbatasan kuota.

“Kita sedang menyiapkan skema agar anak-anak yang sudah diasesmen tetapi belum tertampung tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan,” kata Agus Jabo.