Sekolah Rakyat Didorong Tertib Kelola Aset

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Sekolah Rakyat menjalankan tata kelola aset secara tertib dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan aset negara berkaitan langsung dengan masa depan siswa dari keluarga rentan.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat membuka Pelatihan Pengelolaan BMN bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Rabu (6/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti 332 peserta yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan pengelola BMN Sekolah Rakyat dari berbagai daerah.

“Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” kata Gus Ipul.

Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial lainnya.

Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, terutama kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia menyebut program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan. Karena itu, sarana dan prasarana pendukung pendidikan harus dikelola secara profesional dan sesuai aturan.

“Ini adalah gagasan sekaligus program strategis Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari proses pengentasan kemiskinan. Sekolah Rakyat dirancang untuk memotong mata rantai kemiskinan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gus Ipul menyampaikan empat poin utama terkait pengelolaan BMN Sekolah Rakyat. Pertama, mengubah cara pandang terhadap BMN sebagai instrumen layanan negara, bukan sekadar urusan administrasi.

Menurutnya, aset seperti gedung sekolah, tempat tidur, hingga laptop harus dimanfaatkan untuk menunjang kualitas pendidikan dan masa depan siswa.

Kedua, ia meminta pengelolaan dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Gus Ipul menilai Sekolah Rakyat kini menjadi perhatian publik sehingga seluruh proses administrasi perlu dilakukan secara rapi dan transparan.

“Administrasi harus rapi, pencatatan harus lengkap, pengelolaan harus tertib, dan pengadaan harus akuntabel. Catat apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu catat,” katanya.

Ketiga, ia meminta seluruh pengelola cepat merespons temuan dan hasil evaluasi. Menurut dia, setiap persoalan harus segera diperbaiki agar tidak berulang di kemudian hari.

Keempat, Gus Ipul menekankan pentingnya membangun budaya transparansi sejak awal. Ia mengingatkan banyak persoalan birokrasi bermula dari hal kecil yang diabaikan.

Di akhir sambutannya, Gus Ipul menegaskan bahwa BMN pada dasarnya merupakan milik rakyat sehingga harus dijaga sebagai amanah negara.

“Negara sudah hadir penuh untuk siswa Sekolah Rakyat. Pastikan semua itu tercatat, terawat, dan bermanfaat,” ujarnya.