tirto.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan gerakan #2019GantiPresiden berganti nama dan terang-terangan mengumumkan bahwa mereka mendukung Prabowo Subianto dalam pemilu 2019.
Menurut Hasto, gerakan yang mengatasnamakan dukungan untuk salah satu calon presiden pada pemilu 2019 dibolehkan peraturan dan undang-undang. Karena itu, harusnya gerakan #2019GantiPresiden jelas mengumumkan bahwa mereka mendukung salah satu capres.
"Ya misalnya seperti itu silakan. Itu kan ekspresi yang diatur dalam aturan main untuk menyampaikan dukungan kepada si A , B, itu boleh," kata Hasto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Senin (27/8/2019).
Pendapat itu disampaikan Hasto menyikapi maraknya aksi penolakan dan pelarangan gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah. Menurutnya, gerakan itu wajar dilarang karena bertujuan mengganti presiden tanpa melalui jalur pemilu.
Hasto menganggap pergantian presiden sudah diatur jelas yakni berlangsung melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Karena itu, menurutnya, gerakan ganti presiden tak sesuai konstitusi.
"Mari kita hadirkan kampanye menyampaikan gagasan kreatif, bukan buat gerakan-gerakan apalagi disinyalir itu ditunggangi kelompok tertentu," kata Hasto.
Penolakan gerakan #2019GantiPresiden kembali terjadi di sejumlah daerah. Pada Sabtu (25/8/2018), penolakan terjadi di Pekanbaru, Riau. Saat itu, Neno Warisman sampai tak bisa keluar dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
Neno rencananya akan mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden namun sejumlah orang menolak kedatangannya. Spanduk dibentangkan, kemudian polisi dan TNI menutup akses bandara dengan pagar.
Nasib serupa dialami Ahmad Dhani di Surabaya, Minggu (26/8/2018). Ia awalnya berniat mendeklarasikan gerakan tersebut. Akan tetapi, sejak pagi sebelum acara massa telah berdemo di Hotel Majapahit tempat Dhani menginap. Sementara massa yang hendak melakukan deklarsi di sekitar Tugu Pahlawan dibubarkan karena tidak mengantongi izin.
Hasto menyebut tim kampanye nasional Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak menganggap gerakan #2019GantiPresiden sebagai ancaman. Ia juga memastikan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf tidak akan meniru cara gerakan ganti presiden yang kerap melakukan kegiatan di daerah-daerah.
"Kegiatan kami kan yang positif-positif. Sudah diberikan arahan kami harus mengedepankan etika yang baik, mendidik, bukan merusak. Etika yang mempersatukan, bukan yang memecah belah," ujarnya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
