tirto.id - Imbauan Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno agar tidak ada yang menggoda petugas KPU dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 patut diapresiasi.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Minggu (12/2/2017). Menurut dia, apa yang disampaikan Sumarno sangat penting untuk menjaga pelaksanaan Pilgub DKI yang berintegritas.
“Bagi PDI Perjuangan, imbauan Ketua KPU DKI Jakarta tersebut sangat tepat dan patut diberikan apresiasi,” kata Hasto seperti dikutip Antara.
Seperti diketahui, saat menyampaikan sambutan dalam debat terakhir Pilgub DKI Jakarta pada Jumat (10/2/2017) lalu, Sumarno mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang menggoda petugas KPU sebagai jurus untuk menang pilkada.
“Barangkali kita terlalu fokus dengan sengitnya debat terakhir. Akan tetapi himbauan yang disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta itu sangat penting dan patut menjadi perhatian semua pihak. Saya jadi teringat di masa yang lalu, terkait pileg dan pilpres 2004 dan 2009. Ada praktik politik tidak sehat dimana setelah pemilu beberapa komisioner KPU yang menempati fungsi strategis direkrut menjadi pengurus teras partai penguasa saat itu. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi lagi,” kata Hasto.
Karena itu, lanjut Hasto, pemilu memerlukan penyelenggara KPU yang mampu menjaga integritas dan netralitas. PDI Perjuangan juga memercayakan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pilkada yang lebih jurdil dan demokratis.
Hasto menegaskan praktik politik menang-menangan beriringan dengan kecenderungan perubahan watak partai tertentu yang hanya menjadi partai elektoral atau partai yang didesain hanya sebagai mesin pemenangan pemilu.
"Partai dengan karakter seperti ini cenderung menggunakan segala cara. Kalau perlu DPT dan IT pun dimanipulasi untuk menang. Dalam praktek di banyak negara, sering kali pemilu dibuat kompleks sehingga mudah dimanipulasi. Bahkan dana negara melalui proyek sosial seperti bantuan sosial pun sering dikucurkan untuk menambah elektabilitas pasangan. Tak heran kampanye yang menjanjikan pengucuran dana pun dijadikan 'magic number' pendongkrak perolehan suara calon," papar Hasto.
Pada bagian lain, Hasto menyoroti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada DKI Jakarta. Dia meminta seluruh jajaran PDI Perjuangan bersama relawan dapat melakukan advokasi manakala ada pemilih yang belum menerima undangan memilih dalam bentuk formulir C6 ataupun pemilih yang memiliki KTP namun tidak terdaftar dalam DPT akibat kesemrawutan data kependudukan.
“Ke depan e-KTP harus menjadi salah satu basis data kependudukan untuk menjamin hak warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat memilih," kata Hasto.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
