tirto.id - “Dumun nike tanah tiange gus, mangkin sampun beli bule. Mangkin kanggeang tiang ngerereh maman sampi driki. (Dulu itu tanah saya, tapi sekarang sudah dibeli oleh bule. Sekarang saya hanya di tanah ini mencari rumput untuk makan sapi),” ujar Ketut Pugeg (65) saat berhenti di sebuah lahan penuh rumput di wilayah Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, seperti ditulis I Ngurah Suryawan dalam buku Bali Antah Berantah: Refleksi di Dunia Hampa Makna Pariwisata.
Beberapa saat sebelumnya, sebuah mobil BMW biru melaju tepat di belakangnya yang membuat ia bergerak ke tepi jalan. Seorang lelaki bule berkacamata hitam membuka kaca pintu, lalu memandangi Ketut Pugeg dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Tak ada senyum, keduanya hanya saling pandang. Lalu mobil itu pergi meninggalkannya, ia sendiri melanjutkan perjalanan sebelum akhirnya berhenti di lahan penuh rumput itu.
Tanah itu miliknya yang tersisa. Letaknya di tepi jalan, kiri kanan telah dipenuhi villa-villa mewah. Para makelar dan beberapa saudaranya membujuk ia untuk menjual tanah tersebut kepada investor. Sempat juga terbetik dalam hatinya untuk menuruti bujukan tersebut, namun hal itu kemudian ia urungkan setelah beberapa kali mengalami mimpi buruk.
Dalam mimpinya, Ketut Pugeg dimarahi para leluhurnya karena ia hendak menjual tanah warisan itu. Pasca kejadian tersebut, ia pun bertekad untuk tidak menjual tanah itu sampai akhir hayatnya.
Baca juga:
Ketut Pugeg hanyalah satu contoh kecil tentang semakin terdesaknya warga tempatan di Bali, khususnya di Badung, oleh serbuan investor yang tergiur bisnis pariwisata. I Made Sujaya dalam buku Sepotong Nurani Kuta: Catatan Seputar Sikap Warga Kuta dalam Tragedi 12 Oktober 2002 menulis bahwa pada 1986, jalan-jalan di Kuta dan Kerobokan masih seperti kubangan kerbau. Malam hari jalan-jalan itu tanpa penerangan, gelap gulita berkuasa. Pantai Kuta, Seminyak, dan Loloan Yeh Po sangat kotor. Perahu-perahu nelayan berjejer menunggu melaut.Industri pariwisata mulai menguasai Kuta ketika dokter Made Mandara membenahi rumahnya untuk dijadikan penginapan temannya yang seorang bule. Hal ini kemudian diikuti warga lain yang ikut membenahi rumahnya untuk dijadikan penginapan murah. Pembangunan infrastruktur kemudian mengikuti perubahan ini, nyaris setiap depa tanah di Kuta dijadikan objek pariwisata. Pasca kerusuhan reformasi 1998, daerah di sekitar Kuta diincar oleh para investor baru yang menganggap wilayah tersebut aman untuk berinvestasi.
“Petani-petani Desa Kerobokan menjadi gagap, seolah tak percaya ketika para tukang kapling tanah membujuk mereka menjual tanah dengan harga yang menggiurkan ketika itu. Tak kuat menahan bayangan rupiah yang melimpah, tanah leluhur di Kerobokan perlahan-lahan namun pasti ludes terjual,” tulis Suryawan lagi.
Situasi ini bukannya tanpa antisipasi, sejak geliat pariwisata mulai menerjang, desa pakraman (desa adat)—lanjut Suryawan, melarang warganya menjual tanah, namun investor menyiasatinya dengan berbagai cara, di antaranya dengan meminjam KTP (Karta Tanda Penduduk) krama desa pakraman, mengawini gadis Bali, atau “kerjasama” dengan krama desa pakraman untuk berusaha.
Hal seperti inilah yang kemudian menyeret Bali pada ganasnya penetrasi global melalui investasi pariwisata, yang kemudian menjadi pemantik perubahan sosial budaya paling nyata dalam keseharian.
“Kisah tersebut, paling tidak, bisa merefleksikan bagaimana manusia Bali memang benar-benar berada di wilayah frontier (garis depan). Ruang-ruang di garis depan bertemunya kekuatan-kekuatan global dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Bali,” tambahnya.
Abad-abad Muram dan Surga Buatan
Wajah Bali yang bergelimang citra keindahan eksotis sejatinya dilatari abad-abad yang muram. Di permulaan abad ke-20, Bali dilumuri perang saudara, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan raja-raja.
Selain itu, Geoffrey Robinson dalam Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik menjelaskan bahwa dari abad ke-17 sampai ke-19 ekspor utama Bali adalah budak. Sebanyak 2.000 budak diekspor per tahun selama abad ke-17. Budak-budak tersebut dikirim ke Batavia, Hindia Barat, Afrika Selatan, dan ke penjuru pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Populasi budak di Batavia pada pertengahan abad ke-17 kira-kira 18.000 jiwa, sekitar setengahnya adalah orang Bali. Michel Picard dalam Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata menambahkan bahwa perdagangan budak adalah kegiatan utama pulau Bali, dirangsang oleh kebutuhan tenaga kerja VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang bermarkas di Batavia.
Selebihnya, Bali sejak dulu dikenal bangsa-bangsa Eropa sebagai pulau dengan penduduk yang tangguh, yang dapat ngamuk secara tak terduga. Hal ini diperkuat olehnya dengan mengutip dari Adrian Vickers dalam Bali: A Paradise Created, “bahwa orang-orang Bali sejak lama terkenal penjarah kapal-kapal karam, dan raja-raja mereka dianggap tak lebih daripada penguasa lalim merangkap pedagang budak, kejam, dan pengumbar nafsu, yang memaksakan para jandanya mengorbankan diri dengan terjun ke dalam api.”
Setelah VOC dibubarkan, Bali yang sebelumnya kurang menarik Belanda dan bangsa Eropa lainnya karena tidak ada rempah-rempah, maupun lahan pertanian yang cocok untuk usaha perkebunan, mulai diperhatikan Belanda. Hal ini terkait dengan perang Napoleon di Eropa yang efeknya sampai ke Nusantara dengan semakin tajamnya ketegangan antara Belanda (taklukan Perancis) dengan Inggris, terutama di pulau Jawa. Dan karena secara geografis Bali dekat dengan Jawa, maka pulau ini kembali mendapat perhatian.
Ketika hubungan diplomatis dengan raja-raja Bali gagal, Belanda akhirnya melakukan intervensi militer. Tak kurang dari tujuh kali ekspedisi militer dilakukan oleh Belanda untuk menaklukkan Bali secara keseluruhan. Pembantaian terjadi di mana-mana, yang di seselanya dihiasi kisah heroik perang puputan.
Rezim kolonial Belanda yang melakukan penaklukan secara brutal dengan kekerasaan dan penghilangan nyawa terhadap manusia Bali, direspon oleh dunia internasional dengan timbulnya kegemparan. Hal ini kemudian menjadi sumber rasa malu pemerintah kolonial Belanda.
Untuk memulihkan pandangan buruk tersebut, pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan Baliseering atau pem-Bali-an yang dimulai sejak tahun 1920-an dengan “mengunci” citra Bali sebagai tanah tradisi yang mooi.
“Selanjutnya agar kekejaman intervensinya dilupakan orang, mereka berusaha menampilkan suatu gambaran positif dari kebijaksanaan kolonialnya di Bali, suatu pencitraan yang didasarkan pada pelestarian budaya Bali berikut promosinya melalui pariwisata,” tulis Michel Picard.
Kebijakan kultural ini menghasilkan ditampilkannya kembali gaya busana, bentuk arsitektural, tarian, dan tata krama berbicara tradisional. Orang Bali harus berbusana Bali. Teknik-teknik konstruksi modern, tak peduli betapapun praktis atau menariknya bagi para pemakainya, ditetapkan sebagai buruk secara estetis, dan karena itu dihindari. Bahasa Bali digalakkan, dan pengawasan ketat terhadap kode penanda statusnya dikuatkan sebagai hukum adat.
Pada masa itu pemakaian celana panjang oleh laki-laki atau kebaya (baju Jawa) oleh perempuan menjadi tindakan subversif. Penggunaan tingkatan bahasa Bali yang tidak tepat, atau penggunaan bahasa Melayu, dipandang oleh otoritas pemerintah sebagai tindakan perlawanan yang kurang ajar, dan bisa dihukum di Raad van Kerta (lembaga peradilan adat ciptaan pemerintah kolonial yang pernah mengatur sistem kehidupan sosial-adat Bali). (Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik, 2006, hal 75)
Di periode yang sama ketika diberlakukannya Baliseering, perusahaan pelayaran Belanda yaitu KPM (Koninklijk Paketvarrt Maattschapij), mempropagandakan Bali sebagai daerah tujuan wisata. Sementara yang dianggap sebagai wisatawan pertama di Bali adalah Heer H. van Kol (anggota parlemen Belanda) yang mengunjungi Bali pada 4 Juli 1902, jauh sebelum Baliseering.
Dalam catatan I Gde Pitana yang disiarkan oleh Bali Post tahun 1999, setelah mengunjungi Bali, “wisatawan pertama” ini kemudian menulis buku Uit Onze Kolonien (Dari Koloni Kami) yang terbit di Leiden pada 1902. Dalam buku setebal 826 halaman tersebut, 123 halaman menceritakan tentang Bali.
Lebih lanjut Michel Picard menjelaskan bahwa citra keseimbangan dan harmoni yang diciptakan oleh serangkaian relasi kuasa kolonial, yang melibatkan produksi bahasa, tingkah laku, dan citra yang tanpa sadar menjadi cikal bakal terbentuknya Bali hingga kini. Pulau ini seolah sekerat tanah surga yang siap dikonsumsi kapan saja oleh bisnis pariwisata.
Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa
Bali kontemporer, pasca dihantam bom dua kali pada 2002 dan 2005, pariwisatanya sempat terguncang dahsyat. Pemerintah langsung mengambil langkah-langkah pemulihan dengan berbagai program dan slogan. Kementerian Kebudayan dan Pariwisata meluncurkan program pemulihan pariwisata Bali dengan tajuk Seribu Langkah Menuju Bali.
“Mari kita kunjungi lagi Bali, agar Pulau Dewata ini kembali berdenyut,” kata Menteri Budaya dan pariwisata saat itu, I Gede Ardika.
Sementara Kementerian BUMN (Negara Badan Usaha Milik Negara) menggagas program bernama Bali for the World yang ditandai dengan kegiatan perayaan malam tahun baru 2003 di pantai Legian yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam acara tersebut dicanangkan juga Tahun Kedamaian dan Tahun Antikekerasan.
Banyak pihak, terutama masyarakat Bali yang melontarkan kritik terhadap program-program tersebut. Dalam Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif, Darma Putra memaparkan bahwa program pemulihan pariwisata Bali for the World yang menghabiskan dana milyaran rupiah itu menjadi pentas bagaimana kuasa pusat pada Bali, termasuk menentukan program pemulihan yang dirancang sangat sentralistik.
Lebih lanjut I Ngurah Suryawan, masih dalam Bali Antah Berantah: Refleksi di Dunia Hampa Makna Pariwisata menjelaskan bahwa jargon citra “Adiluhung Budaya Bali” seolah menegaskan budaya Bali itu harmoni, cinta damai, yang siap dikonsumsi pariwisata sekaligus sebagai pembius simpati dunia.
Baca juga:
“Padahal di balik upaya pengembalian citra tersebut, alam bawah sadar manusia Bali dilupakan. Bagaimana sejarah kekerasan dilenyapkan dari ingatan dan diganti dengan ingatan baru bernama pariwisata. Representasi dan relasi kuasa menimbulkan apa yang pantas diingat dan dilupakan. Keterpurukan pasca Bom Bali 2002 dan 2005 mendapatkan perhatian luar biasa karena ia menyentuh denyut jantung Pulau Bali. Pemerintah Bali dan Indonesia memelihara citra pariwisata Bali tersebut. mengembalikan citra Bali seolah harga mati,” tambahnya.
Kiwari, isu yang tengah menghangat di Pulau Dewata adalah rencana reklamasi teluk Benoa yang ditentang masyarakat. Tokoh adat, nelayan, petani, seniman, dan elemen masyarakat lainnya lantang menyuarakan penolakan.
Lagu perlawanan didendangkan dan resonansinya sampai juga ke beberapa sudut Nusantara:
“Bangun Bali subsidi petani/ Kita semua makan nasi/ Bukannya butuh reklamasi/ Keputusan bau konspirasi/ Penguasa pengusaha bagi komisi/ Konservasi dikhianati.”
Ada tarik-menarik kepentingan antara investor, pemerintah, dan masyarakat. Ketiga elemen ini, dalam fragmen-fragmen keseharian manusia Bali yang berelasi dengan dunia global bernama pariwisata yang mengepung Bali dari hulu ke hilir, oleh I Ngurah Suryawan diibaratkan sebagai lukisan Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa -- judul novel karya YB. Mangunwijaya.
“Perumpamaan Ikan Hiu menggambarkan kekuatan kapital (kuasa modal). Ikan Ido mencitrakan ketamakan penguasa lokal (negara) yang dengan semena-mena memakan Ikan Homa, yang tidak lain adalah rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, Ikan Ido juga termakan oleh keganasan Ikan Hiu,” tulisnya.
Inilah kemuraman yang diam-diam terpapar di balik kemolekan Bali.
Penulis: Irfan Teguh Pribadi
Editor: Zen RS
