Kala Belanda Memberlakukan Politik Segregasi di Kota Bandung

tirto.id - Pada era kolonial, orang-orang Asia Timur dan Asia Barat banyak yang bermukim di Kota Bandung. Mereka hidup berdampingan dengan warga pribumi di bawah pengawasan pemerintah yang melakukan politik segregasi berdasarkan ras.

Tidak seperti kota-kota lain, di Kota Bandung penerapan sistem ini tidak begitu ketat. Dalam jurnal berjudul "Jejak Komunitas Tionghoa dan Perkembangan Kota Bandung", Sugiri Kusteja menjelaskan bahwa kondisi Bandung berbeda dengan kota-kota di pesisir pantai utara Jawa. Di sana ditemukan daerah pecinan yang homogen, padat, dan jelas batasannya.

Di Semarang, misalnya, terdapat Kampung Pecinan yang digunakan sebagai pusat permukiman orang-orang Tionghoa sejak pertengahan abad ke-18.

Menurut Suzanna Ratih Sari dan Eko Punto Hendro dalam "Konservasi Kampung Pecinan Semarang sebagai Media Integrasi yang Berdemensi Multikulturalism", pemusatan ini dilakukan oleh VOC atau Kompeni untuk mempermudah pengawasan dan mencegah terulangnya pemberontakan Geger Pacinan tahun 1740-1741.

Daerah Pecinan Lama merupakan kawasan pertama yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa di Bandung. Sedikit di selatan kawasan tersebut, terdapat Jalan Alkateri yang menjadi penanda ditempatkannya komunitas Arab.

Pribumi menurut sejarawan Sobana Hardjasaputra, tinggal di beberapa kampung lama dan baru seperti Regol, Pangarang, Kebon Kalapa, Lengkong, Cikapundung Kolot, dll. Di bagian utara, mereka tinggal di Cikalintu, Babakan Bogor, dan Kampung Kebon Jukut.

Menurut Hardjasaputra dalam tesis berjudul “Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906”, kedatangan orang-orang Tionghoa pada awal abad ke-20 tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan kepada mereka untuk tinggal di ibu kota kabupaten dan menjadi agen di bidang perdagangan dan memajukan kegiatan ekonomi.

Dari Niaga hingga Sepak Bola

Pada perkembangannya, Tionghoa di Bandung menguasai daerah Pasar Baru sampai rel kereta api di utara, Jalan Cibadak di selatan, dan Pasar Andir di bagian barat. Mereka aktif terlibat dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, industri, dan pertanian.

Di pasar, orang-orang Tionghoa beraktivitas sebagai penyewa tempat, penarik pajak pasar, penjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari, dan pembeli kopi dari petani. Di bidang pertanian, mereka memiliki penggilingan padi.

Karena kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perdagangan, komunitas Tionghoa cenderung bermukim di sekitar jalan raya, stasiun kereta api, dan pasar. Kusteja menambahkan, lingkungan kawasan Tionghoa dilengkapi klenteng sebagai tempat aktivitas budaya dan sosial, serta sebagai tempat ibadah.

Meskipun komunitas Tionghoa di Bandung hidup lebih terbuka, namun pemerintah tetap mengawasi gerak-gerik mereka. Pemerintah mengangkat seorang kapitan yang secara umum bertanggung jawab atas perilaku kelompoknya.

Salah satu tugas kapitan adalah menyelesaikan persoalan di lingkungan warga etnis Tionghoa, termasuk urusan penarikan pajak dan persoalan kependudukan seperti izin menetap dan menikah.

Selain bergerak di bidang perniagaan, orang-orang Tionghoa aktif berorganisasi. Pada awal abad ke-20, mereka mendirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) cabang Bandung. Menurut Nio Joe Lan dalam buku Tiong Hoa Hwe Koan-Batavia (1900-1939), organisasi ini mendirikan sekolah pada 1904.

Di bidang olahraga, komunitas Tionghoa Bandung memiliki sejumlah klub sepak bola yang aktif berkompetisi. Mereka kerap mewakili Bandung mengikuti kompetisi sepak bola Tionghoa antar kota atau De Chineesche stedenwedstrijden.

Pengaruh orang-orang Tionghoa di bidang ekonomi membuat salah satu perwakilan mereka menjadi anggota dewan dalam susunan dewan kota angkatan pertama. Menurut Hardjasaputra, Loa Boeng Eng tercatat sebagai Tionghoa pertama yang menduduki anggota Dewan Kota Bandung, mewakili para pengusaha.

Komunitas Arab dan Jepang

Sementara orang-orang Arab mulai mendiami Bandung pada tahun 1836. Seperti halnya orang-orang Tionghoa, mereka datang ke Bandung untuk berdagang. Namun, keberadaan mereka tidak telalu banyak karena perkembangannya dibatasi oleh pihak kolonial.

Menurut Hardjasaputra, pembatasan keberadaan orang Arab di Hindia Belanda disebabkan kekhawatiran pemerintah akan berkembanganya agama Islam. Selain itu, mereka khawatir orang-orang Arab akan memengaruhi warga pribumi untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah.

Dalam catatan tahun 1906, etnis Arab yang tinggal di Bandung hanya 68 orang. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah etnis Tionghoa yang berjumlah 3.704 orang.

Bukti keberadaan orang-orang Arab di kawasan dekat Pecinan Bandung adalah keberadaan Jalan Alkateri dan Gang Aljabri. Gang ini merupakan pusat candu di Bandung tempo dulu.

Selain Tionghoa dan Arab, Bandung juga pernah dihuni orang-orang Jepang yang bermigrasi ke Asia Tenggara.

Penerapan politik Nanshin-ron membuat orang-orang Jepang tersebar di beberapa kota di Hindia Belanda dan memiliki beberapa aktivitas, termasuk di bidang perdagangan. Di Kota Bandung, mereka mendirikan sejumlah toko di sekitar alun-alun sehingga kawasan ini sempat dijuluki Japan Town.

Toko-toko Jepang yang jumlahnya cukup banyak menjadi simpul pengikat mereka di Hindia Belanda. Hal ini terbukti saat berdirinya Asosiasi Masyarakat Jepang (Nihonjikai atau De Japanese Vereniging) pada 1913 di Batavia yang sebagian besar anggotanya adalah pemilik atau pengelola toko.

Aktivitas seorang Jepang di Kota Bandung direkam oleh Kenichi Goto dalam "Life and Death of 'Abdul Rachman' (1906-49): One Aspect of Japanese-Indonesian Relationships". Tulisan tersebut bercerita tentang seorang Jepang bernama Ichiki Tatsuo yang kemudian menjadi pejuang Indonesia dengan nama Abdul Rachman.

Tatsuo tinggal di Bandung sejak 1933 dan bekerja di studio foto milik orang Jepang. Setahun kemudian, ia beralih profesi menjadi seorang kondektur di sebuah perusahaan bus yang juga milik orang Jepang.

Meskipun berada dalam kelompok sosial yang dianggap lebih tinggi, Tatsuo menikahi seorang perempuan pribumi asal Sumedang. Menurut Kenichi Goto, hubungan orang-orang Jepang dengan warga Pribumi saat itu sangat baik. Pemerintah mencurigai aktivitas mereka bagian dari program mata-mata sebelum penyerangan militer Jepang ke Hindia Belanda tahun 1942.