tirto.id - Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, memaparkan hasil riset yang ditelusuri dari perbincangan di media sosial X dan Google Trend. Dari riset tersebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai netizen sebagai proyek yang paling membebani terhadap utang pemerintah.
"Hal ini dikarenakan pembangunan ibu kota yang berskala besar dan tak sedikit yang meragukan proyek tersebut akan gagal, yang akhirnya jadi beban keuangan negara," ujar Eko saat memaparkan hasil riset dalam acara Diskusi Publik INDEF: Warisan Utang untuk Pemerintahan Mendatang, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Dari data yang diperoleh, investor asing yang berinvestasi di IKN sampai hari ini masih jauh dari target. Hal ini tecermin dari porsi investor yang seluruhnya masih berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan nilai tidak sampai Rp50 triliun.
Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN tercatat baru sebesar Rp47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun. Sementara targetnya adalah Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini.
Riset INDEF juga menunjukkan bahwa netizen Indonesia pesimistis presiden terpilih, Prabowo Subianto, mempunyai kemampuan untuk melunasi utang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Riset tersebut dipotret dari 18.000 perbincangan mengenai utang Presiden Joko Widodo dan utang jatuh tempo ke depannya. Dihasilkan bahwa 72,5 persen netizen pesimistis bahwa utang pemerintah akan mampu ditangani.
"Ternyata 72,5 persen pesimistis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan, atau setidaknya bisa ditangani di pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Dari data mayoritas netizen yang terpotret sebanyak 72,5 persen, para penggiat di media sosial secara eksplisit menyampaikan bahwa kondisi fiskal negara tidak dalam kondisi yang baik sehingga menganggap pesimistis ke pemerintahan selanjutnya.
“Bahkan kalau perbincangan di sosial media itu sudah berbicara negara akan kolaps, walaupun dari peneliti bisa jauh. Tapi ini bisa penting, karena lonceng ketidakstabilan ekonomi sekarang referensi kita paling dekat sosial media,” ungkap Eko.
Dari catatan yang diperoleh Tirto, Kementerian Keuangan melaporkan total utang jatuh tempo Indonesia pada 2025-2029 mencapai Rp3.748,24 triliun. Jika dirinci, utang jatuh tempo pada 2025 tercatat sebesar Rp800,33 triliun dan Rp803,19 triliun pada 2026.
Kemudian, pada 2027 utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, senilai Rp802,61 triliun dan pada 2028 Rp719,81 triliun. Di akhir masa jabatannya, Prabowo-Gibran harus kembali membayar utang jatuh tempo yang diperkirakan sebesar Rp622,3 triliun.
“Hantu yang paling menyeramkan adalah kewajiban terkait dengan utang pemerintah, kewajiban penyelamatan BUMN dan sektor publik pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2025,” kata ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, kepada Tirto, Senin (1/7/2024).
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Irfan Teguh Pribadi
