Masuk tirto.id
tirto.id - Hujan sempat menjadi momok bagi sebagian murid SMPN 1 Purbalingga. Atap sejumlah kelas di sekolah ini kerap bocor begitu hujan datang, terutama saat lebat dan disertai angin. Jika sudah begitu, para murid harus dievakuasi ke ruang kelas lain yang aman dari kebocoran.
"Banyak atapnya bocor. Kayu-kayu atapnya juga sudah lapuk," kata Kepala SMPN 1 Purbalingga, Eni Rundiati kepada wartawan Tirto pada Selasa (7/10/2025).
Kondisi atap sebagian kelas SMPN 1 Purbalingga yang terakhir direnovasi pada 2008 itu membuat aktivitas belajar tidak nyaman. Beruntung, sekolah yang kini mendidik 860 murid tersebut menjadi salah satu penerima manfaat program Revitalisasi Sekolah. Program ini dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai tahun 2025.
Dengan alokasi anggaran Rp1,4 miliar, SMPN 1 Purbalingga bisa memperbaiki atap 8 kelas yang kerap bocor saat hujan. Musala, kantor administrasi, serta ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) juga dapat direnovasi.
Menurut Eni, renovasi ruang UKS menjadi salah satu yang mendesak di sekolahnya. Selain luasnya kurang memadai, pembagian ruang di dalamnya belum memisahkan tempat perawatan murid laki-laki dan perempuan. Ketika upacara bendera berlangsung dan ada sejumlah murid mengalami gangguan kesehatan, ruang UKS ini kerap tidak muat menampung anak yang butuh perawatan.
"Setelah direnovasi, ruang UKS sekarang sudah memadai. Ada tempat khusus pemeriksaan, ruang istirahat murid laki-laki dan perempuan, hingga kamar mandi," ujar Eni.
Dia pun bersyukur sekolahnya menjadi salah satu sasaran program Revitalisasi Sekolah. Melalui skema program swakelola, proyek perbaikan juga dapat berjalan cepat. Dipersiapkan sejak Mei lalu, dengan alokasi waktu pengerjaan 120 hari dan transfer dana dalam dua termin dari Kemendikdasmen, proyek sudah nyaris rampung pada pekan pertama Oktober 2025.
"Sekarang tinggal perlu finishing saja, untuk pengecatan. Pekan depan sudah bisa selesai semua," jelasnya.
Sekolah di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, itu bukan satu-satunya. Ada belasan ribu sekolah lainnya di Indonesia yang diperbaiki lewat program revitalisasi. Sebagian sekolah lain menerima anggaran revitalisasi lebih kecil karena alokasinya menyesuaikan kebutuhan, tetapi manfaatnya tetap nyata.
Misalnya, TK PKK 46 Tunas Mekar di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. TK yang juga menggelar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini menerima alokasi dana Rp134 juta untuk membangun toilet baru.
Kepala TK PKK 46 Tunas Mekar, Eni Indriati, bilang toilet itu perlu perbaikan karena sudah tidak memadai untuk anak-anak. Toilet di gedung TK hanya tersisa dua yang berfungsi. Sementara toilet di gedung PAUD sudah rusak. Toilet kerap macet sehingga tidak sehat bagi anak-anak.
“Anak-anak PAUD mesti berjalan ke gedung TK jika ingin buang air,” kata dia pada awal Oktober 2025.
Ada tiga kamar toilet baru yang dibangun di TK ini dan semuanya telah memenuhi standar kesehatan. Salah satunya didesain khusus untuk anak-anak difabel. Eni berharap perbaikan ini membuat anak-anak makin senang datang ke sekolah. Apalagi sekolah juga akan menerima tambahan dana Rp25 juta untuk perbaikan atap gedung.
Revitalisasi Sekolah pun memberi manfaat bagi sekolah-sekolah yang memerlukan pengembangan fasilitas untuk mengatasi keterbatasan dan mengerek mutu pendidikan. Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, SMK Ma’arif Kota Mungkid menjadi salah satu contoh.
Berkat program revitalisasi, SMK dengan 376 murid ini dapat membangun enam ruang kelas baru dan dua blok toilet dengan masing-masing empat bilik. Sebuah tempat praktikum untuk jurusan teknik kimia industri juga direnovasi dan ditambah perlengkapannya.
Proyek revitalisasi yang dimulai awal Juli dan dijadwalkan tuntas pada akhir November 2025 itu, menurut Kepala SMK Ma’arif Kota Mungkid Ngungun Bayu Santoso, menyediakan fasilitas yang amat dibutuhkan. Sebelumnya, sekolah ini menampung 39 rombongan belajar dalam 18 ruang kelas saja. Tambahan enam ruang kelas dan tempat praktikum membuat sarana belajar lebih memadai.
"Siswa bisa lebih leluasa belajar teori sekaligus praktik," kata dia.
Kebermanfaatan ini juga dirasakan oleh para murid penyandang disabilitas. Di SLBN Trituna Subang, misalnya, murid-murid difabel kini menikmati manfaat dari bantuan revitalisasi senilai Rp390 juta untuk perbaikan empat kelas, satu ruang pembelajaran khusus, kantor administrasi, dan toilet.
Sebelum direvitalisasi, atap sebagian ruang kelas di sekolah ini kerap bocor saat hujan, bahkan ada plafon yang telah lepas karena melapuk. Akibat kondisi itu, sejumlah kelas dulu terlihat kumuh.
"[Kondisi sekolah] sudah lebih bagus dan lebih baik. Harapannya sekolah kami makin maju," kata Raka, siswa kelas X di SLBN Trituna Subang.
"Lebih nyaman sekolahnya dan [saya] lebih semangat. Terima kasih pak Presiden Prabowo Subianto dan pak Menteri Pendidikan," tambah Irfan Agustian, murid kelas XII SLBN Trituna Subang.
Kisah-kisah seperti di Purbalingga, Bantul, Magelang dan Subang hanyalah sebagian kecil dari upaya besar pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Revitalisasi Sekolah Hadir Menjawab Masalah Nyata
Revitalisasi Sekolah hadir ketika banyak satuan pendidikan di Indonesia menanti respons cepat dari pemerintah untuk perbaikan fasilitas. Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto ini seolah menjawab kegusaran banyak pendidik di berbagai daerah.
Data statistik dari Kemendikdasmen menunjukkan, hingga periode 2024/2025, lebih dari 1,2 juta unit ruang kelas mengalami rusak ringan, sedang, dan berat. Ini baru ruang kelas saja, belum yang lain. Kondisi itu ditemukan di semua jenjang pendidikan: dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA-SMK; sekolah negeri maupun swasta.
JenjangKelas Rusak RinganKelas Rusak SedangKelas Rusak BeratKelas BaikTotal Jumlah Kelas
Keterangan Tabel: Data kondisi ruang kelas di semua jenjang pendidikan berdasarkan Buku Statistik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK 2024/2025 yang diterbitkan Kemendikdasmen pada Februari 2025.
Selain ruang kelas, masih ada sejumlah fasilitas sekolah lainnya yang butuh perbaikan segera untuk mendukung kegiatan pembelajaran lebih kondusif. Misalnya, toilet, UKS, perpustakaan, laboratorium, musala, dan lainnya. Sebagian sekolah malah belum memiliki fasilitas-fasilitas itu.
Menurut pakar pendidikan, Darmaningtyas, program Revitalisasi Sekolah dapat menjadi langkah awal yang penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Sebab, kualitas pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari faktor kenyamanan dan keamanan.
“Kalau belajarnya nyaman, selamat, aman, proses pembelajarannya menjadi lebih tenang, lebih lancar. Tidak perlu khawatir nanti ketiban atap atau ketiban genteng. Jadi otomatis itu berdampak pada peningkatan kualitas,” kata dia.
Darmaningtyas menerangkan, mutu pendidikan dibentuk oleh tiga komponen, yakni sarana-prasarana, guru, dan pembelajaran. Karena itu, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah menjadi penting. Dia menilai program revitalisasi juga menyentuh salah satu akar masalah pendidikan di Indonesia, yakni gedung sekolah rusak.
“Salah satu permasalahan di pendidikan kita itu adalah kondisi gedung, terutama di tingkat SD, banyak yang rusak.”
Darmaningtyas optimistis, revitalisasi sekolah yang dilaksanakan secara konsisten akan menunjang peningkatan mutu pendidikan nasional. Masalah kesenjangan kualitas pendidikan di kota dan desa juga akan teratasi.
Selain itu, kepercayaan masyarakat pada layanan pendidikan bakal meningkat. Perbaikan fasilitas, tidak hanya membuat suasana belajar-mengajar menjadi lebih kondusif, aman, dan nyaman. Bangunan yang layak juga menciptakan rasa percaya diri bagi pengelola sekolah, guru, murid, dan orang tua.
“Saya punya optimisme bahwa revitalisasi gedung-gedung sekolah itu akan menunjang peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh,” kata Darmaningtyas.
Program ini bukan proyek kecil. Skala pelaksanaannya mencakup ribuan sekolah di seluruh Tanah Air.
Swakelola yang Membawa Dampak Ganda
Untuk pelaksanaan program pada 2025, Kemendikdasmen menerima alokasi anggaran Rp16,97 triliun. Dengan dana itu, sebanyak 16.140 sekolah direvitalisasi sejak Mei lalu dengan target tuntas pada Desember 2025 mendatang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan, program Revitalisasi Sekolah menjadi bagian dari ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Program ini sejalan dengan Asta Cita keempat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau [Presiden Prabowo] menegaskan berkali-kali bahwa dalam rangka menciptakan generasi Indonesia yang hebat, generasi Indonesia emas 2045, tidak boleh ada sekolah yang roboh, tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki toilet dan berbagai sarana dan prasarana yang lainnya,” kata Abdul Mu’ti awal Oktober lalu.
Praktik Revitalisasi Sekolah bisa mewujud dalam berbagai bentuk. Mulai dari renovasi dan perbaikan fasilitas, pembangunan gedung dan ruang kelas baru, pemenuhan sarana-prasarana, hingga pendirian unit sekolah baru.
Per 15 Oktober 2025, bantuan pembangunan dan revitalisasi telah disalurkan kepada 15.929 satuan pendidikan atau sebanyak 98,7 persen dari target total 16.140 sekolah. Rinciannya meliputi1.551 PAUD, 6.124 SD, 3.983 SMP, 2.271 SMA, 1.439 SMK, 385 SLB, 176 SPBF (Satuan Pendidikan Non Formal - SKB & PKBM).
Lebih lanjut, program Revitalisasi Sekolah dikemas dengan konsep berbeda dari perbaikan satuan pendidikan sebelumnya, termasuk skema anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik yang dialokasikan APBN untuk pemerintah daerah. Menteri Abdul Mu'ti menerangkan, setidaknya ada dua hal yang berbeda.
Pertama pada tahap perencanaan, program revitalisasi didasarkan pada usulan sekolah. Kemendikdasmen menetapkan sasaran program berdasarkan proposal sekolah atau merujuk pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik)—sistem pendataan yang pengisiannya juga dilakukan oleh sekolah.
Sementara itu, skema berbeda yang kedua adalah proyek swakelola. Dengan konsep ini, dana revitalisasi ditransfer oleh Kemendikdasmen langsung ke pengelola sekolah. Kemudian, sekolah mengawal langsung realisasi program.
"Swakelola itu maksudnya sekolah yang bersangkutan yang menyelenggarakan," lanjut Mu’ti.
Karena sistem swakelola ini, pada akhirnya revitalisasi sekolah kini tidak lagi semata urusan memperbaiki gedung atau mengganti atap yang bocor. Di bawah pendekatan swakelola, program ini menjelma menjadi gerakan bersama antara sekolah dan masyarakat. Dana dikirim langsung ke satuan pendidikan, lalu dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang beranggotakan guru, komite sekolah, wali murid, dan warga sekitar.
Dengan cara ini, sekolah memiliki kendali penuh terhadap kebutuhan riil di lapangan, dari penentuan prioritas ruang yang diperbaiki hingga pemilihan tenaga kerja lokal.
Di banyak contoh, revitalisasi yang dilaksanakan secara swakelola memperlihatkan efek ganda: sekolah memperoleh ruang belajar yang lebih layak, dan warga lokal memperoleh kesempatan kerja.
Skema swakelola bukan hanya mempercepat pelaksanaan proyek, tetapi juga memunculkan efek ekonomi berganda. Menteri Mu’ti mencatat, penerapan sistem swakelola membuat program revitalisasi sekolah bisa menyerap lebih dari 350.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia.
“Ini merupakan bagian dari impact positif revitalisasi dalam peningkatan ekonomi dan juga penyediaan lapangan kerja di daerah-daerah,” kata Mu’ti dalam forum Taklimat Media Kemendikdasmen pada Rabu, 22 Oktober lalu.
Besarnya penyerapan tenaga kerja terjadi karena skema swakelola mendorong keterlibatan warga di sekitar sekolah. Di SMPN 3 Bajawa, salah satu sekolah sasaran revitalisasi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, pola itu berjalan dengan semangat gotong royong warga dari berbagai kalangan.
"Saya bersama masyarakat, bapak-ibu guru, [dan] tokoh-tokoh pemuda sama-sama melakukan kegiatan gotong royong untuk menyukseskan revitalisasi sekolah ini," ujar salah satu orang tua siswa SMPN 3 Bajawa, Lukas Lena Langa.
Menurut Kepala SMPN 3 Bajawa, Mbalo Antonius, sejumlah warga di sekitar sekolahnya pun memperoleh tambahan pendapatan dengan terlibat dalam program ini. "Ada yang sebagai buruh, sebagai tukang, dan juga penyedia material lokal dan nonlokal untuk kebutuhan revitalisasi sekolah," jelas Mbalo.
Berdasarkan estimasi Kemendikdasmen, pelaksanaan program ini memicu perputaran ekonomi lebih dari Rp27,7 triliun serta melibatkan hampir 72 ribu pelaku UMKM di berbagai daerah.
Di banyak tempat, toko bahan bangunan kembali ramai, pekerja lokal mendapat penghasilan tambahan, dan pedagang kecil di sekitar sekolah mengalami peningkatan penjualan.
Sumber: Taklimat Media, Satu Tahun Kemendikdasmen, 2025
Keunggulan swakelola juga terlihat dalam efisiensi dan akuntabilitas. Konsep yang melibatkan banyak pihak dalam pengawasan ini membuat sistem keuangan menjadi lebih transparan dan bisa dipantau oleh banyak pihak.
Di lapangan, konsep swakelola membuat sekolah lebih mampu mengontrol jalannya proyek. Kepala SMPN 1 Purbalingga, Eni Rundiati, bercerita meskipun ia dan sejumlah guru mesti belajar urusan memantau kualitas bangunan, skema swakelola menjadikan mereka lebih leluasa mengarahkan pengerjaan proyek agar benar-benar sesuai kebutuhan.
"Lebih mudah mengarahkan, karena kami juga kenal dengan pelaksanaanya, ada anggota komite sekolah dan wali murid," ujar dia.
Melalui pelaksanaan swakelola yang melibatkan langsung satuan pendidikan, program Revitalisasi Sekolah diharapkan dapat mempercepat perbaikan sarana belajar di seluruh jenjang. Dengan fasilitas yang lebih layak, proses belajar-mengajar pun dapat berlangsung lebih aman dan nyaman bagi peserta didik.
Lebih dari itu, pendekatan ini menumbuhkan rasa memiliki di tengah komunitas. Warga merasa terlibat langsung dalam memperbaiki lingkungan belajar anak-anak mereka. Banyak warga yang terlibat dalam program ini juga senang bisa ikut mendukung proyek revitalisasi sekolah.
"Saya berterima kasih sudah bisa kerja di sini, bantu-bantu. Selain itu, saya juga bisa mendapatkan rezeki," kata Pilemon Sayuri, pekerja proyek revitalisasi SD Inpres 23 Mupi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sekolah di wilayah 3T ini menerima bantuan revitalisasi untuk pembangunan perpustakaan, toilet, dan ruang UKS.
Pengakuan senada juga diungkapkan oleh pekerja proyek revitalisasi SLBN Trituna Subang, Dido. Dia menilai program ini memberikan manfaat bagi sekolah sekaligus masyarakat.
"Alhamdulillah, sangat bermanfaat, bisa memberdayakan masyarakat ataupun tukang di lingkungan sekitar [sekolah], [dan] untuk menambah perekonomian di desa setempat," terang dia.
Penilaian positif datang pula dari wali murid SMA Ma'arif Jombang (SMAJO), sekolah yang berada di wilayahKecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur. SMAJO menerima bantuan revitalisasi untuk renovasi empat ruang kelas dan pembangunan laboratorium IPA. Program ini memulihkan kondisi sejumlah kelas yang semula tidak aman karena mengalami kerusakan pondasi, dinding, dan atap.
"Revitalisasi ini bagus sekali, siswa di sini [sekarang] belajar lebih nyaman," ucap Ida Fitrianingsih, salah satu wali murid SMAJO.
"Saya bangga karena sekolah anak kami diperhatikan pemerintah," ujar wali murid SMAJO lainnya, Suwadi Adi Rangga, menambahkan.
Dengan demikian, revitalisasi sekolah melalui swakelola menghadirkan dua manfaat ganda sekaligus: meningkatkan mutu pendidikan dengan gedung yang layak dan menggerakkan ekonomi lokal. Sekolah menjadi lebih nyaman, sementara masyarakat sekitar turut merasakan dampak pembangunan nyata di lingkungannya. []
Editor: Tirto Creative Lab
