Menuju konten utama

Revisi DNI: Menperin Usul Relaksasi Industri Rokok & Serbuk Karet

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpendapat relaksasi regulasi perlu dilakukan pada industri rokok dan serbuk karet.

Revisi DNI: Menperin Usul Relaksasi Industri Rokok & Serbuk Karet
Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mendapat penjelasan dari Presiden Divisi Power Grids ABB Global Claudio Facchin mengenai Gas Insulated Switchgear (GIS) seusai meresmikan Pabrik GIS ABB Indonesia di Jatake, Tangerang, Banten, Selasa (9/10/2018). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.

tirto.id - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengusulkan industri rokok dan serbuk karet (chumb rubber) dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI). Usulan Airlangga itu disampaikan di tengah proses pembahasan revisi DNI yang sedang dilakukan pemerintah.

Untuk industri rokok, kata Airlangga, diusulkan agar pengusaha tembakau menengah tak perlu bermitra dengan produsen rokok yang besar. Menurut dia, relaksasi regulasi diperlukan agar industri rokok menengah bisa lebih cepat berkembang.

"Tentu regulasi industri rokok jadi direlaksasi [jika keluar dari DNI]. Kalau dulu harus bermitra dengan yang besar. [kalau tidak lagi diharuskan] Nanti [industri rokok] yang menengah bisa naik kelas," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (13/11/2018).

Sementara terkait dengan industri serbuk karet, Ketua Umum Golkar tersebut mengatakan revisi DNI perlu dilakukan karena industri karet alam perlu dikembangkan.

"Itu proses karet alam, ya nanti dibuka untuk semua investor," kata dia.

Airlangga menambahkan, "Kalau di Kemenperin, tinggal sedikit yang masih masuk dalam DNI."

Saat ini, pemerintah sedang membahas perombakan aturan DNI untuk menarik investasi pada beberapa sektor industri di Indonesia.

Pada hari ini, pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Selain Airlangga, rapat ini dihadiri juga oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, pejabat Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR dan perwakilan BKPM.

Baca juga artikel terkait INDUSTRI ROKOK atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom