tirto.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merespons usulan Rocky Gerung soal pengawas independen dari luar negeri.
"Nggak perlu pengawas intrnasional. Kalau observer dari berbagai negara nggak masalah, seperti biasanya," kata Direktur Saksi TKN, Arif Wibowo kepada Tirto, Rabu (20/3/2019).
Bagi Arif, wacana yang dilontarkan pendukung Prabowo-Sandiaga itu hanya usaha untuk mendelegitimasi KPU. Isu ini, kata dia, sebenarnya pernah mencuat pada akhir 2018 lalu oleh BPN Prabowo-Sandi.
"Indonesia negara berdaulat. Pemilu merupakan salah satu bentuk nasionalisme politik bangsa Indonesia. Jadi janganlah mengoyak-ngoyak nasionalisme kita sebagai bangsa berdaulat," ujar dia.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate menyatakan tidak ada kewajiban Indonesia untuk melibatkan pengawas dari luar negeri. Kewajiban penyelenggara pemilu Indonesia adalah melakukan tugas masing-masing sesuai undang-undang.
"Kalau memang dia mau begitu ya perjuangkan lewat fraksi Prabowo-Sandiaga di DPR saja," ucap Plate kepada Tirto.
Plate menilai, tak ada jaminan lebih baik dan independen bila ada pengawas dari luar negeri.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean mengatakan, akan mengundang secara terbuka beberapa pengamat dan pengawas internasional untuk memantau Pilpres 2019 mulai debat keempat dan kelima hingga penetapan hasil pemilu.
"Pemantauan internasional bukan soal debat keempat, tetapi soal kondisi pemilu kita sekarang yang memang tampak tidak lagi demokratis, tidak lagi jujur, tidak lagi adil, banyak curang," kata Ferdinand.
Kehadiran pengamat dan pengawas internasional, kata Ferdinand, diperlukan terkait potensi kecurangan dan ketidakadilan.
Ferdinand mencontohkan, beberapa hari lalu beredar video di media sosial soal oknum polisi diduga berupaya kampanye dan menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi.
"Kemudian banyak hal-hal lain yang kemudian tampak pemilu ini akan jadi sangat curang," kata Ferdinand.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Zakki Amali
