Respons Menhan Ryamizard Ryacudu Soal Wacana Kenaikan Gaji TNI

Oleh: Andrian Pratama Taher - 10 Juli 2019
Dibaca Normal 1 menit
Menhan Ryamizard Ryacudu menanggapi soal kenaikan gaji TNI. Menurut Menhan, dirinya senang saja, yang terpenting ekonomi rakyat sudah mampu.
tirto.id - Menhan Ryamizard Ryacudu angkat bicara mengenai wacana kenaikan gaji TNI. Ryamizard tidak menyoalkan kenaikan gaji TNI asal rakyat sudah mampu.

"Kalau kita senang-senang saja, tapi ingat TNI ya tentara rakyat, tentara pejuang. Lihat dulu rakyatnya. Kalau rakyatnya sudah mampu, sudah bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau rakyatnya masih di bawah, susah-susah hidup, biar saja dulu," kata Ryamizard di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Ryamizard mengingatkan, TNI bukan tentara India. Ia mengatakan, India punya alat perang pada peringkat dua setelah Tiongkok.

Ia mencontohkan Indonesia hanya baru bisa beli Sukhoi beberapa, sementara India mencapai ratusan. Akan tetapi, tidak sedikit warga India, bahkan diklaim puluhan ribu rakyat mati akibat kemiskinan. Ia tidak mau TNI membuat rakyat menderita.

"Kita enggak boleh begitu. Tentara rakyat enggak boleh lihat rakyatnya begitu. Rakyatnya dulu lah disejahterakan, baru tentara. Perang juga enggak ada kok perang besar-besaran, paling lawan teroris saja," tutur Ryamizard.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Demokrat, Hadi Wahyu Sanjaya menjelaskan, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan TNI. Dalam hal ini, Hadi merujuk bahwa hal itu dapat direalisasikan dengan menaikkan gaji pokok dan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi TNI.

Menanggapi hal itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum sepakat soal usulan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tidak memungkiri bisa mengupayakan kenaikan anggaran, apalagi jika dampaknya dapat meningkatkan profesionalisme TNI.

Namun, menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah juga harus memikirkan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri.

“Kan, kita semuanya tentu, kan, berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme. Sebetulnya tidak hanya TNI-Polri, aparat penegak hukum secara umum juga dan seluruh birokrasi,” ucap Sri Mulyani kepada wartawan usai pelantikan pejabat eselon II dan III Kemenkeu di Kantor Pusat DJP pada Senin (8/7/2019).

Sri Mulyani menjelaskan, ia harus terlebih dahulu melihat kemampuan keuangan negara. Meskipun di saat yang sama, ia mengatakan ada kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan institusi yang bersangkutan.

“Jadi nanti kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik,” tukas Sri Mulyani.



Baca juga artikel terkait ANGGARAN TNI atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Hard News)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
DarkLight