tirto.id - Dua bulan jelang lengser dari kursi presiden, Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dan mengganti sejumlah menterinya pada Senin (19/8/2024) di Istana Negara.
Ia mengganti Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM yang merupakan kader dan pengurus PDIP dengan Supratman Andi Agtas yang merupakan kader Partai Gerindra.
Jokowi juga mengganti Menteri ESDM, Arifin Tasrif, yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Bahlil Lahadalia yang diisukan akan menjadi ketua umum Partai Golkar.
Jokowi seakan “membakar jembatan” dengan PDIP, karena banyak memasukkan orang dekat Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan segera berakhir masa kerjanya.
Selain Supratman, ada pula Rosan Roeslani yang merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Kemudian staf khusus Prabowo yang merangkap Wakil Sekjen Partai Gerindra, Angga Raka Prabowo, yang menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.
Jokowi juga membentuk badan baru setingkat kementerian, yakni Kepala Kantor Komunikasi Presiden, yang bertugas menjadi juru bicaranya di Istana. Dia melantik Hasan Nasbi yang sempat menjadi Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran untuk mengisi posisi tersebut.
Di luar Istana, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, melantik Prabu Revolusi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang sebelumnya diemban oleh Usman Kansong.
Prabu Revolusi sebelumnya ikut dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai Deputi Komunikasi untuk Pemilihan Presiden 2024. Namun, tak lama kemudian ia keluar dari TPN dan merapat ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang mewakili Prabowo Subianto dalam pelantikan para menteri mengungkapkan bahwa alasan reshuffle dilakukan demi kelancaran proses transisi kabinet.
Menurutnya, ada sejumlah program kerja Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang harus dimulai saat ini. Salah satunya dengan pembentukan Badan Gizi Nasional yang saat ini dipimpin oleh Dadan Hindayana yang masuk dalam program kerja Prabowo-Gibran.
"Ada banyak hal yang perlu disinkronisasi, sehingga ada beberapa yang kemudian kita minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk masuk pemerintahan baru," kata Dasco.
Dasco juga membantah sejumlah kritik yang disampaikan bahwa pelantikan para menteri di akhir masa pemerintahan Jokowi adalah hal yang politis. Dia menegaskan bahwa pelantikan itu demi percepatan pembangunan Indonesia di masa depan.
"Ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong baru ke depan," kata dia.
Sinyalemen bahwa prosesi reshuffle ini demi memuluskan transisi pemerintahan juga ditunjukkan oleh Bahlil Lahadalia.
Sebelum dilantik menjadi Menteri ESDM, Bahlil dan calon menteri lainnya menghadap ke kediaman Prabowo Subianto. Bahlil mengaku mendapat pesan dari Prabowo untuk mengatur perizinan tambang dan mengakomodasi keterlibatan rakyat dan pemerintah daerah.
"Mas Bahlil ini adalah mengelola ESDM, mengelola sumber daya alam yang terkait dengan rakyat, jadi harus mementingkan kepentingan rakyat, nasionalisme, NKRI. Kita harus bagus, kemudian mampu mengatur perizinan yang lebih baik, transparan, memudahkan, harus pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, melibatkan rakyat daerah,” kata Bahlil menirukan perkataan Prabowo.
Prabowo tak hadir dalam proses pelantikan menteri baru karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Australia dan kehadirannya diwakili oleh Dasco.
"Ini urusan elite, nggak ada urusannya dengan rakyat"
Jokowi yang masih ber-KTA PDIP dikritik oleh para pengurus partai tersebut. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyebut Jokowi sedang bermain politik kotor demi kepentingan dinasti anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi wakil presiden di kabinet mendatang.
"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya," kata Deddy.
Dia menerangkan bahwa tidak ada alasan substansial untuk melakukan pengangkatan menteri di sisa jabatan kurang dua bulan tersebut. Menurutnya, Jokowi sedang membentangkan karpet merah untuk Prabowo Subianto yang akan segera dilantik menjadi presiden Oktober mendatang.
"Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser. Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan," kata Deddy.
Selain menyiapkan karpet merah untuk Prabowo-Gibran, Jokowi juga dituding hendak mengobok-obok kedaulatan sejumlah partai dengan mengganti Menkumham.
Salah satu yang menjadi sorotan dari penggantian Yasonna Laoly adalah intervensi kepengurusan Partai Golkar dan upaya pengesahan Undang-undang MD3 untuk mengganti aturan pemilihan ketua DPR RI.
"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDI Perjuangan," katanya.
Meski merasa dipermainkan oleh Jokowi, Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak akan menarik kadernya dari kabinet. Dia mengklaim bahwa PDIP menjaga komitmen dan amanat rakyat karena mereka yang memilih Jokowi untuk maju menjadi presiden sejak 2014.
Menurutnya, membantu Jokowi di pemerintahan adalah bagian dari moral dan etis bagi PDIP. Mereka akan tetap bertahan di kabinet kecuali Jokowi yang mengusir kader PDIP dari Istana.
"Secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir. Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet," katanya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengungkapkan bahwa urusan reshuffle hanyalah urusan elite politik di Jakarta. Tak ada sangkut pautnya dengan hajat hidup masyarakat.
"Ini urusan elite, nggak ada urusannya dengan rakyat," kata Adi Prayitno.
Ia tak memungkiri bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden, dan dia bebas melakukannya tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak manapun.
Meski demikian, reshuffle yang dilakukan di akhir sisa masa jabatan tetap layak dipertanyakan karena masa kerjanya yang terlampau singkat, sehingga dinilai tak ada capaian yang bisa diraih dalam kurun waktu tersebut.
"Suka-suka presiden soal reshuffle. Tak ada yang bisa menolak dan menghentikan. [Namun] reshuffle kali ini lebih kentara aroma politisnya ketimbang urusan kinerja. Karena waktu 2,5 bulan tak bisa bicara banyak soal kinerja," kata dia.
Menurutnya, masyarakat Indonesia yang diuntungkan dengan reshuffle saat ini hanyalah Prabowo dan kroninya. Karena dari mereka jugalah yang mengisi kekosongan kursi kabinet saat proses reshuffle terjadi.
"Selain menteri, ada wamen dan kepala badan yang juga diisi orangnya Jokowi dan Prabowo, menjadi penebal konsolidasi kekuasaan menuju peralihan kekuasaan. Yang diuntungkan tentu orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk jadi menteri," kata dia.
Sementara Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa selama masa kerja singkat yang kurang dari dua bulan, para menteri baru bertugas menyinkronkan transisi pemerintahan dari Kabinet Indonesia Maju menuju pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ya, saya rasa dalam dua bulan ini kita maksimalkan agar dapat efektif dan efisien dalam melakukan sinkronisasi yang kita perlukan," katanya.
Dia membantah sejumlah kritik yang disampaikan bahwa pelantikan para menteri di akhir masa pemerintahan Jokowi adalah hal yang politis. Dia menegaskan bahwa pelantikan itu demi percepatan pembangunan Indonesia di masa depan.
"Ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk menyongsong [era] baru ke depan," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
