Rencana Perbedaan Tarif KRL, DPR: Lebih Baik Perbaiki Fasilitas

tirto.id - Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembedaan tarif KRL. Dia menilai hal tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL

"KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan), kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL)," kata politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Alih-alih membedakan kelas penumpang, Gus Muhaimin mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum. Sebab, menurutnya mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi.

"Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya. Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL," tambahnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran. Hal itu terlihat dari volume kereta yang selalu penuh setiap hari.

"Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris nggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran," terang Gus Muhaimin.

Sebab itu, Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif. Menurutnya masyarakat pasti akan merespon positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik.

"Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya, misalnya gerbong ditambah biar enggak terlalu berdesak, juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang," tukas Gus Muhaimin menutup pernyataan resminya.

^{Berpotensi Beralih ke Kendaraan Pribadi}

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"Saya menganggap bahwa adanya diskriminasi tersebut justru akan membuat orang-orang kaya akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dan malah berpotensi menyebabkan kemacetan," tegasnya.

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, pihaknya mengingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak. Di mana ia menilai KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi massal seperti KRL.

"Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut," tegasnya.

Suryadi mengklaim pihaknya sudah menolak rencana kenaikan tarif KRL. Terlebih, melihat subsidi Rp 3,2 triliun untuk pengguna kereta api pada tahun 2022 oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih sangat minim.

"Kita menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami overload di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya. Dan untuk tahun 2023, kita minta subsidi untuk transportasi massal seperti KRL sebaiknya diperbesar agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke transportasi massal," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-orang kaya agar subsidi bisa tepat guna. Untuk keperluan penyesuaian tersebut Pemerintah berencana menggunakan data Kemendagri atau data terpadu di Kementerian Sosial dan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil para penumpang KRL.

Dengan terbitnya kartu ini penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp10 ribu.