Realisasi KUR Hingga Akhir November Capai Rp118 Triliun

tirto.id - Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan bahwa total realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan 30 November 2018 sebesar Rp118 triliun. Angka itu setara dengan 95,7 persen dari target tahun 2018 sebesar Rp123,8 triliun.

Penyaluran KUR hingga akhir November lalu juga masih didominasi untuk skema KUR Mikro (65,8 persen) diikuti dengan skema KUR kecil (33,9 persen) dan KUR TKI (0,3 persen).

"Penyaluran sampai akhir November lalu, ya, itu Rp 118 triliun. Sampai akhir tahun kira-kira masih ada 1,6 sampai 2 triliun," ujarnya usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, semalam (28/12/2018).

Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR didominasi di Pulau Jawa, dengan porsi penyaluran sebesar 55 persen, diikuti dengan Sumatera 19,3 persen dan Sulawesi 11,1 persen. Kinerja penyaluran KUR per provinsi tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia.

Sementara itu, jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan untuk mengejar target sebesar 50 persen di tahun 2018. Hingga 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi (pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa) sebesar 45,6 persen.

Plafon Penyaluran KUR 2019

Komite pun menyepakati plafon penyaluran KUR tahun 2019 sebesar Rp140 triliun. Pertimbangannya antara lain pertumbuhan ekonomi sampai dengan Semester I tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen; pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy); tingkat inflasi sampai dengan September 2018 yang masih terjaga ditingkat 2,88 persen; proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2019 dapat tumbuh 10-12 persen (yoy).

Dengan demikian, maka plafon penyaluran KUR 2019 ditargetkan mengalami pertumbuhan sebesar 10-12 persen.

Selain itu, dalam rangka memperluas penyaluran KUR, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM mengusulkan adanya skema KUR untuk Pensiunan.

"KUR ini akan diberikan kepada para pensiunan dan/atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif," tutur Iskandar.