tirto.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Jember dan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Senin (15/6/2026). Massa membawa tagar #IndonesiaCemas mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah.
Aksi diawali dengan long march dari kawasan Double Way Universitas Jember (Unej) menuju bundaran depan Gedung DPRD Jember. Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan serta kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional yang tengah menjadi perhatian publik.
Setibanya di depan gedung DPRD Jember, massa aksi langsung menggelar orasi secara bergantian dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Pengawalan aparat kepolisian tampak dilakukan untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib.
Koordinator Lapangan Aksi dari Cipayung Plus, Alfin Maulana, mengatakan aksi #IndonesiaCemas merupakan gabungan dari BEM se-Jember. Massa juga datang dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Kabupaten Jember, meliputi PMII, GMNI, IMM, dan HMI.
“Gerakan ini datang dari kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jember bersama Cipayung Kabupaten Jember yang meliputi PMII, GMNI, IMM, dan HMI. Ada empat ikatan Cipayung yang terlibat dalam aksi hari ini,” ujar Alfin saat diwawancarai sejumlah wartawan disela aksi.
Tuntutan Mahasiswa Jember dalam Aksi #IndonesiaCemas

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan bahan bakar minyak (BBM), khususnya kenaikan harga BBM non-subsidi dan kelangkaan Pertalite yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
“Kami menyoal harga BBM yang mulai melonjak dan Pertalite yang sekarang sudah mulai langka. Akhirnya masyarakat mau tidak mau beralih ke Pertamax yang harganya lebih mahal,” kata Alfin.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Mahasiswa meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat bawah dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kami menuntut pemerintah pusat melakukan pengawasan ketat terhadap program MBG dan Koperasi Merah Putih. Jangan sampai program ini hanya menguntungkan kalangan atas, tetapi tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat di tingkat bawah,” tegasnya.
Tak hanya isu ekonomi dan program pemerintah, mahasiswa juga menyuarakan kritik terhadap regulasi yang berkaitan dengan institusi keamanan negara. Massa menyoroti Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI yang dinilai membuka ruang semakin luas bagi aparat keamanan untuk masuk ke ranah sipil.
Alfin menyebut, sekitar 500-an mahasiswa terlibat dalam aksi ini. Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap DPRD Jember dapat meneruskan seluruh aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut hingga memperoleh respons yang jelas.
“Harapan kami DPRD Jember bisa melanjutkan tuntutan ini kepada pemerintah pusat. Kami akan tetap mengawal sampai ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami siap datang kembali dengan gerakan-gerakan berikutnya,” pungkas Alfin.

Demonstrasi diwarnai aksi bakar ban mobil bekas sebagai bentuk protes. Saat berita ini ditulis, unjuk rasa masih berlangsung hingga pukul 15.44 WIB. Massa mendesak seluruh anggota DPRD Jember untuk hadir dan menemui ratusan mahasiswa.
Bertujuan untuk menyampaikan pesan langsung dan bentuk protes kepada seluruh anggota DPRD Jember di tempat terbuka.
============
Jember Yang Itu adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Jember Yang Itu
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































