Ratusan Mahasiswa Aceh Tuntut Penundaan Pengesahan RUU Pertanahan

Ratusan mahasiswa Aceh menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, Selasa (24/9/2019).

Terbit 24 Sep 2019 14:33 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Seorang perwakilan mahasiswa berorasi di depan gerbang DPR/MPR terkait penolakkan revisi UU KPK pada hari Kamis (19/9/19). Aktivis antikorupsi, bahkan akademisi, sepakat menyimpulkan revisi UU KPK itu melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam revisi, misalnya, KPK tidak bisa lagi menyadap jika tidak diizinkan oleh Dewan Pengawas. tirto.id/Hafitz Maulana

tirto.id - Ratusan mahasiswa berdemonstrasi di depan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Aceh, Selasa (24/9/2019). Massa berunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (24/9/2019), beberapa mahasiswa terlihat membawa spanduk dengan beragam isi tulisan. Mulai dari, "Tolak RUU Pertanahan", "Tolak alih fungsi lahan", serta "Reformasi agraria harga mati".

Dalam orasi, mahasiswa menyatakan warga Aceh sedang dizalimi. Uang yang dikelola pemerintahan Aceh mencapai belasan triliun, namun tak mampu mengurangi kemiskinan petani. Alhasil, masyarakat Aceh kini salah satu masyarakat termiskin di Indonesia.

"Ketika masyarakat Aceh dizalimi, sumber daya alam dikuras, anggota DPR Aceh hanya diam dan malah berjalan-jalan ke luar negeri. Anggota DPR Aceh dipilih oleh rakyat, bukan dipilih kapitalis," kata Sidik, orator unjuk rasa.

Selain itu, kata Sidik, petani selama ini masih mendapatkan perlakukan yang tidak adil. Alhasil, karena ketidakadilan tersebut, pertanian Aceh tidak pernah berjaya dan petani Aceh masih hidup dalam kemiskinan.

"Karena itu, kami mendesak anggota DPR Aceh jangan loyo dan teruslah berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Lawan ketidakadilan yang kini terus dirasakan masyarakat Aceh," ujar mahasiswa.

Usai menyampaikan orasinya, massa mahasiswa meminta masuk ke gedung wakil rakyat tersebut. Wakil Ketua DPR Aceh T Irwan Djohan yang menemui mahasiswa mempersilakan massa masuk ke ruang rapat DPR Aceh.

Di ruang rapat utama DPR Aceh tersebut massa mahasiswa duduk di lantai berkarpet bersama Wakil Ketua DPR Aceh T Irwan Djohan mendiskusikan berbagai tuntutan mereka.