Ratna Sarumpaet dan Klaim Rp23 Triliun untuk Papua yang Janggal

tirto.id - Ratna Sarumpaet, aktivis sekaligus kritikus pemerintah mengaku menerima aduan dari seseorang bernama Ruben PS Marey. Kepada Ratna, Ruben mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp23 triliun dari Union Bank of Switzerland (UBS)ke BNI, Mandiri, BCA untuk donasi pembangunan Papua. Transfer uang itu, kata Ratna, telah dikonfirmasi Bank Dunia kepada Bank Indonesia juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun sialnya uang itu tak bisa dicairkan karena diblokir pemerintah. Untuk meyakinkan Ratna, Ruben membawa beribu lembar dokumen yang ia klaim dari Bank Dunia.

"Ruben melapor ke saya sebulan lalu. Saya pelajari dulu karena ada ribuan halaman dokumennya. Dokumen itu didapat dari Bank Dunia," katanya saat dihubungi reporter Tirto, Senin (24/9/18) sore.

"Saya dapat dokumen dari gubernur Bank Dunia yang mengatakan dananya sudah ditransfer ke rekening nasabah di Indonesia."

Ratna mengatakan uang sebesar Rp23 triliun tersebut hanya sebagian dari total keseluruhan uang Ruben. "Aslinya masih lebih banyak lagi," katanya.

Ratna mengklaim bahwa Ruben adalah salah satu dari tujuh keturunan raja-raja nusantara yang menghimpun dana untuk memajukan Papua.

"Ruben ini orang Papua asli. Mungkin karena dia keturunan raja Papua, maka ia melihat persoalan yang harus diselesaikan. Selain itu masih ada enam orang lagi, masing-masing sesuai kekayaan kakek-nenek moyang mereka," tuturnya.

Karena Bank Indonesia terlibat, menurut Ratna, Menkeu Sri Mulyani tak bisa lepas tangan. Dia berharap Sri Mulyani turut menuntaskan kasus tersebut.

"Kenapa diblokir oleh BI? Ada hak apa memblokir seperti itu? Tak hanya itu, bunga dari dana itu pun diperdagangkan oleh Sri Mulyani. Kenapa diperdagangkan bunganya?" tanya Ratna.

Padahal kata Ratna, ada tujuh orang yang berhubungan dengan kasus ini, namanya tercantum sebagai nasabah Bank UBS. Selain Ruben, Ratna enggan mengungkapkan nama enam orang lainnya.

Pendukung Capres 2019 Prabowo-Sandiaga itu mengaku ingin terlibat membantu Ruben dan keenam orang lainnya. Sebab dia menilai Papua sangat butuh suntikan dana karena masalah kemiskinan akut. "Ini sangat memalukan, bangsa kita sangat miskin, utang banyak, rakyat menderita, subsidi diambil. Kok main-main saja Pemerintah. Itu dana dari tujuh keturunan raja ingin membantu Papua," ucapnya.

"Intinya, dana yang diblok dan diperdagangkan bunga lebih banyak," katanya.

Ratna juga mengaku telah melaporkan kasus ini ke Komisi XI DPR RI.

Ratna Dianggap Biang Hoaks

Forum Silaturahmi Keraton Kesultanan Nusantara (FSKN) membantah pernyataan Ratna Sarumpaet. Hal itu terkait klaim raibnya uang lebih dari Rp23 triliun yang diberikan ke tujuh keturunan raja nusantara pada Papua.

Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, Dewan Pakar FSKN menegaskan, Ratna menyebar informasi palsu. Menurutnya tak ada aliran dana dari keturunan raja-raja nusantara dalam jumlah besar untuk Papua.

"Saya jelaskan bahwa berita itu adalah berita hoaks. Apalagi Ratna yang ngomong, dia kan asal njeplak saja. Jadi kalau dia njeplak, dia juga dapat informasi dari orang yang salah," ujar Norman kepada reporter Tirto, Senin (24/9/2018).

"Isu yang disebarkan Ratna Sarumpaet, kapasitas dia seperti apa? Coba tanya dong dia ke saya atau raja-raja di Jawa atau sultan-sultan. Dia kan kata orang, terus kata orang seolah pembenaran," ujar imbuhnya.

Norman menuturkan tak ada keturunan raja nusantara yang terdaftar di Bank UBS, apalagi melakukan transaksi melibatkan Bank Dunia untuk Papua. Jangankan mengirimkan sumbangan, Norman berkata kondisi kerajaan dan kesultanan di Indonesia saat ini justru sedang membutuhkan uang.

Norman mengakui kemungkinan ada dana berupa warisan masa lalu yang dimiliki sejumlah kerajaan dan kesultanan saat ini. Namun dia yakin nominalnya uang kerajaan atau kesultanan itu takkan mencapai triliunan. Melacaknya pun akan sangat sulit.

"Betul raja yang terkaya di Pulau Jawa itu dulu namanya Pakubuwono IX sama Pakubuwono X. Dulu kan Indonesia kan berupa kerajaan, ada interaksi antarnegara. Nah bisa jadi uang kerajaan dulu ada di sana, bisa jadi. Tapi siapa yang bisa melacak?” ujarnya.

Tuduhan Keliru

Bank Dunia Kantor Jakarta membantah tuduhan Ratna Sarumpaet. Mereka menegaskan tak terlibat transaksi keuangan dengan pihak perorangan di manapun.

"Terkait dengan tuduhan yang keliru baru-baru ini bahwa Bank Dunia terlibat transaksi keuangan dengan pihak perorangan di Indonesia, dengan ini Bank Dunia kantor Jakarta memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar," tulis Bank Dunia dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Bank Dunia merasa dicatut dan dilibatkan dalam persoalan yang digaungkan Ratna. Mereka menegaskan bahwa fungsi Bank Dunia tak seperti bank pada umumnya yang menangani nasabah perorangan.

"Bank Dunia bukan merupakan bank dalam arti yang biasa. Sistem keseluruhan dari Bank Dunia didesain dan dilaksanakan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta mendukung pembangunan negara-negara berkembang di dunia, bukan dengan pihak perorangan," tulis keterangan tersebut.

Saat dikonfirmasi reporter Tirto, Sri Mulyani enggan menjawab tudingan Ratna padanya.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Nasdem, Johnny G Plate menegaskan, harusnya Ratna memberikan laporan dan bukti-bukti yang dia miliki pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab menurutnya jika Ratna memiliki data konkrit, OJK bisa melacak transaksi keuangan lembaga multilateral seperti Bank Dunia.

"Secara umum dalam hubungan-hubungan dengan lembaga keuangan internasional. Tidak bisa pakai gosip terus atas nama negara," ujar Johnny saat dihubungi reporter Tirto, Senin (24/9/2018).

Selain Johnny, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN, Hafisz Tohir juga menampik adanya surat dari Ratna ke Komisi XI. Ia bahkan tak mengerti apa yang dimaksud Ratna soal uang raja-raja Nusantara yang disebut untuk pembangunan Papua tersebut.

"Saya belum pernah baca [laporan Ratna]," ujarnya Tohir menegaskan. "Kalau saya belum tahu sama sekali."