Obituari

Rahman Tolleng dan Sejarah Perjuangan Demokrasi yang Selalu Kandas

Oleh: Iswara N Raditya - 30 Januari 2019
Dibaca Normal 3 menit
Rahman Tolleng meruntuhkan Orde Lama, turut membidani Orde Baru, lantas berbalik melawan Soeharto.
tirto.id - Darah muda Rahman Tolleng amat bersemangat meresapi masa Demokrasi Liberal pada awal 1950-an yang sarat sejarah itu. Ia adalah aktivis pro-demokrasi, dan keran bagi lahir serta tumbuhnya partai-partai politik di Indonesia sedang dibuka lebar-lebar. Pemilu 1955 yang melibatkan 29 parpol menjadi puncaknya.

Rahman turut merintis Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GemSos) yang didirikan pada 21 Oktober 1955 di Jakarta. Seperti tren gerakan mahasiswa kala itu yang banyak berafiliasi dengan parpol, keberadaan GemSos juga tidak bisa dilepaskan dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) di bawah pimpinan Soetan Sjahrir.

Dikutip dari buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (2006) karya Rum Aly, Rahman Tolleng lahir di Sinjai, Sulawesi Selatan pada 5 Juli 1937 dan tumbuh dewasa sebagai aktivis di Bandung.

Merantau ke Jawa setelah lulus dari SMA di Makassar pada 1955, Rahman lantas melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran. Namun, Rahman tidak sempat menuntaskan kedua studinya itu.

Menentang Dekrit Presiden

Rahman Tolleng amat vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahkan, ia pernah menjadi buruan jejaring aparat rezim Orde Lama lantaran ia memprotes Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sekaligus menggantikan sistem demokrasi liberal menjadi Demokrasi Terpimpin ala Sukarno.

Dengan dekrit itu, Sukarno bukan hanya sebagai kepala negara, tapi merangkap juga sebagai kepala pemerintahan. Posisi ini, tulis Patmono Sk. dalam R. Soekardi: Tentara Demokrat (2000), sebenarnya sejak lama diinginkan Sukarno.

Selain itu, jabatan perdana menteri dihapuskan. Kursi wakil presiden pun belum terisi sejak Mohammad Hatta mundur pada 1956. Badan Konstituante yang dibentuk sebagai hasil Pemilu 1955 turut dibubarkan. Lengkap sudah.


Bagi Rahman, Demokrasi Terpimpin ala Sukarno tentunya menggelikan. Itu bukan demokrasi, melainkan hanya akal-akalan untuk memantapkan kekuasaan. Perkiraan Rahman terbukti ketika MPRS mengangkat Sukarno sebagai presiden seumur hidup pada 1963.

Meletusnya Gerakan 30 September 1965 menggagalkan ambisi Sukarno untuk berkuasa selamanya. Gelombang unjuk rasa kian melemahkan pengaruh sang putra fajar. Rahman Tolleng tentunya turut serta dalam aksi-aksi tersebut. Kala itu, ia tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Hingga akhirnya, Sukarno benar-benar terjungkal dari kekuasaan, tepatnya pada 12 Maret 1967. Yang mendapat panggung berikutnya adalah Jenderal Soeharto, sang “pahlawan” yang muncul dalam krisis kepercayaan terhadap pemimpin lama. Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden sebelum nantinya dikukuhkan sebagai Presiden RI ke-2.

Harapan Semu Orde Baru

Rahman Tolleng sebagai salah satu pentolan gerakan mahasiswa yang menumbangkan Orde Lama, dan beberapa tokoh aktivis lainnya, juga turut naik daun. Peluang masuk ke pemerintahan baru pun terbuka baginya.

Gayung bersambut. Rahman kemudian menempati kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Ia berharap pemerintahan yang baru nanti jauh lebih demokratis ketimbang rezim Sukarno.

Waktu itu, Rahman Tolleng serta sejumlah angkatan muda lainnya seperti Midian Sirait dan Rien Moeljono, cukup dekat dengan Soeharto. Sosok inilah yang dianggap berhasil mengantarkan Indonesia menuju perubahan setelah dikuasai Sukarno sedari merdeka.


“Pada mulanya, Soeharto sempat diharapkan sebagai tokoh yang akan menerobos kebekuan politik yang ada pada rezim terdahulu,” sebut Midian Sirait dikutip dari tulisan bertajuk “Kisah Kandas Tokoh Sipil dan Militer dalam Pembaharuan Politik” yang dimuat socio.politica.com.

Rahman Tolleng dan kawan-kawan kerap memberikan saran kepada Soeharto terkait perencanaan struktur politik pasca-Orde Lama. Namun, anak-anak muda ini kerap menghadapi pola pikir sang jenderal yang sering kali berbeda dengan bayangan mereka.

Menjelang Pemilu 1971, dikutip dari Menjadi Indonesia: Surat dari & untuk Pemimpin (2013) suntingan Amarzan Loebis dan kawan-kawan, Rahman Tolleng turut terlibat dalam proses terbentuknya Golongan Karya (Golkar).

Di kepengurusan inti Golkar, Rahman Tolleng menempati posisi terhormat selaku anggota dewan pimpinan pusat. Ia juga ditunjuk memimpin redaksi surat kabar propaganda Golkar, harian Suara Karya. Dari situ pula Rahman kembali duduk sebagai anggota DPR/MPR untuk periode 1971-1974.

Semula Rahman dan kawan-kawan yakin bahwa Golkar adalah pilihan tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Golkar justru menjelma menjadi salah satu kekuatan politik utama yang bertugas mengekalkan kekuasaan Soeharto.

“Asumsi-asumsi kami ternyata sebagian salah. Dan karenanya, harapan untuk menjadikan Golkar sebagai motor penggerak perubahan hanyalah sebuah ilusi,” ucap Rahman Tolleng di kemudian hari.


Berbalik Melawan

Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari) menjadi titik balik bagi Rahman Tolleng untuk kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya. Ia berbalik melawan pemerintahan baru yang dulu turut dibidaninya.

Rahman Tolleng kembali ke gelanggang tempurnya. Pada 15 Januari 1974, ia ikut menentang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Akibatnya, Rahman ditangkap aparat pemerintah dan dikurung di Rumah Tahanan Milier Boedi Oetomo, Jakarta, selama 16 bulan.

Tak hanya itu. Soeharto langsung menyingkirkan Rahman Tolleng dan kawan-kawan dari arena politik. Kedudukannya sebagai anggota DPR/MPR dan Dewan Pimpinan Pusat Golkar dilucuti.

Sejak saat itu, Rahman Tolleng benar-benar oleng. Pamornya tenggelam di saat Soeharto sedang giat-giatnya menegakkan kekuasaan. Rezim Soeharto kemudian bertahan sangat lama dan jauh dari kata demokrasi yang selama ini diidam-idamkan Rahman.


Infografik Rahman tolleng
Infografik Rahman tolleng. tirto.id/Fuad


Nama Rahman Tolleng baru muncul lagi memasuki dekade 1990-an. Kala itu, ia menjadi salah satu penggagas Forum Demokrasi (Fordem), tempat berkumpul para aktivis yang kritis terhadap rezim. Salah satu tokoh penting yang bergabung dalam Fordem adalah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Edward Aspinall dalam Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia (2005) menyebutkan, para tokoh yang terlibat di Fordem selain Rahman Tolleng dan Gus Dur antara lain Y.B. Mangunwijaya, Frans Magnis Suseno, Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Todung Mulya Lubis, Daniel Dhakidae, juga Aswab Mahasin.

Namun, misi Fordem ternyata gagal. Soeharto berkuasa untuk kesekian-kalinya. Rahman Tolleng pun kembali menyingkir. Barangkali ia sudah letih dan enggan ikut campur politik lagi, bahkan ketika hiruk-pikuk mengguncang negeri dan merobohkan Orde Baru pada 1998.

Sejak 1991 atau setelah kandasnya Fordem, Rahman Tolleng memilih menyibukkan diri di ranah perbukuan dengan menjadi Direktur Penerbitan PT Pustaka Utama Grafiti hingga 2006. Pemikirannya beberapa kali masih terdengar, terutama lewat tulisan-tulisannya di buku maupun koran.

Sampai kemudian, sang aktivis legendaris ini terserang beberapa jenis penyakit, dari jantung, gula, bahkan gagal ginjal. Setelah berjuang sekian lama, ia akhirnya tak kuat juga. Rahman Tolleng wafat pada Selasa, 29 Januari 2019 dalam usia 82.

Kendati upayanya untuk mewujudkan demokrasi sejati di Indonesia kerapkali kandas, namun Rahman Tolleng tidak menganggap kegagalan itu sebagai kesia-siaan, karena, sebagaimana ucapnya, “Perjuangan politik adalah perjuangan nilai.”

Baca juga artikel terkait OBITUARI atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya
(tirto.id - Humaniora)


Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Ivan Aulia Ahsan