tirto.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga meragukan klaim penurunan kemiskinan yang selama ini disampaikan pemerintahan Joko Widodo.
Anggota Tim Ekonomi BPN, Anthony Budiawan menganggap data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mencerminkan realitas sebenarnya.
Berdasarkan data BPS, pada September 2018 angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 9,66 persen atau setara dengan 25,67 juta penduduk. Sementara kategori penduduk miskin menurut BPS adalah masyarakat dengan pengeluaran Rp401.220 per bulan.
Berdasar penjelasan BPS, komposisi batas garis kemiskinan pada September 2018 ialah pengeluaran makanan sebesar Rp302.022 atau 73,54 persen. Sementara batas garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp108.648 atau 26,46 persen.
Anthony mengkritik data itu karena jumlah warga miskin bisa membengkak jika memakai ukuran paritas daya beli (purchasing power parity) negara-negara berpendapat menengah ke atas (upper middle income).
Dia berpendapat demikian karena pada Februari 2019 lalu, BPS merilis data pendapatan perkapita Indonesia naik menjadi 3.927 dolar AS sehingga masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas.
"Konsekuensinya, tingkat kemiskinan itu harus dikoreksi. Jadi tidak bisa lagi memakai [ukuran] tingkat kemiskinan BPS, yang Rp401 ribu [per bulan] itu harus dikoreksi," ujar Anthony dalam diskusi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).
Jika melihat perbandingan internasional, kata dia, kategori masyarakat miskin adalah mereka yang paritas daya belinya sebesar 5,5 dolar AS atau sekitar Rp77.000 per hari ke bawah.
"Nah, berdasarkan itu maka rakyat miskin kita 58,7 persen [dari total penduduk]. Atau 154,9 juta orang. Itu sangat jauh lebih besar," ujar Anthony.
"Thailand pada 2017 dengan kriteria yang sama, [penduduk miskinnya] 7,8 persen saja. Malaysia tahun 2015, 2,7 persen, mungkin 2017 tidak ada rakyat miskin berdasarkan itu," tambah dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
