Indeks Ylbhi

Seminar 1965 Ditunda, Aksi Solidaritas Digelar Hari Ini
Hard news
Minggu, 17 Sept 2017

Seminar 1965 Ditunda, Aksi Solidaritas Digelar Hari Ini

Penundaan seminar 1965 merupakan buntut dari penolakan terhadap acara diskusi tersebut yang telah dilakukan sejumlah anggota kepolisian di LBH Jakarta, Sabtu kemarin.
Catatan Polri Menggerebek Aktivitas Politik di LBH Jakarta
Mild report
Minggu, 17 Sept 2017

Catatan Polri Menggerebek Aktivitas Politik di LBH Jakarta

Pembungkaman diskusi seminar 65 di gedung LBH Jakarta oleh Polri telah mencoreng kebebasan berkumpul dan berpendapat.
Komnas Perempuan Sesalkan Sikap Polisi Terhadap Penyintas 65
Hard news
Sabtu, 16 Sept 2017

Komnas Perempuan Sesalkan Sikap Polisi Terhadap Penyintas 65

Ketua Komnas Perempuan Azriana menilai aparat kepolisian seperti tidak memiliki perspektif gender dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
YLBHI Nilai Banyak Kejanggalan Kasus Ahok
Hard news
Selasa, 6 Des 2016

YLBHI Nilai Banyak Kejanggalan Kasus Ahok

YLBHI melihat ada banyaknya kejanggalan dalam pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
YLBHI: RUU Pertembakauan Tak Lindungi Nasib Petani
Hard news
Selasa, 16 Agt 2016

YLBHI: RUU Pertembakauan Tak Lindungi Nasib Petani

RUU Pertembakauan dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan petani karena justru akan mendorong impor tembakau. Sementara itu, naskah rancangan undang-undang tersebut pun tidak membahas pasal industri hasil tembakau untuk menempatkan petani setara dengan industri.
Ketua DPR: Pemerintah Tak Wajib Taati Putusan IPT
Hard news
Jumat, 22 Juli 2016

Ketua DPR: Pemerintah Tak Wajib Taati Putusan IPT

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menilai, Pemerintah Indonesia tidak wajib menaati putusan Pengadilan Rakyat Indonesia (IPT) 1965, yang salah satunya rekomendasinya agar Indonesia meminta maaf terhadap korban kejahatan HAM di tahun 1965-1966.
YLBHI Minta Aparatur Peradilan Tersandung Hukum Mundur
Hukum
Kamis, 5 Mei 2016

YLBHI Minta Aparatur Peradilan Tersandung Hukum Mundur

YLBHI minta aparatur di lembaga peradilan, baik hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan tenaga lainnya yang tersandung masalah hukum untuk mundur