Indeks Yasonna Laoly

Yasonna: Pengesahan RKUHP Titik Awal Dekolonisasi Hukum Pidana
Politik
Selasa, 6 Des 2022

Yasonna: Pengesahan RKUHP Titik Awal Dekolonisasi Hukum Pidana

RKUHP dinilai membahas soal keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu, hingga perlindungan pelaku dan korban.
Menkumham Klaim Telah Libatkan Publik dalam Penyusunan RKUHP
Hukum
Selasa, 23 Agt 2022

Menkumham Klaim Telah Libatkan Publik dalam Penyusunan RKUHP

Yasonna berujar 14 poin krusial dalam RKUHP akan diselesaikan dalam waktu tak lama lagi.
Benarkah Singapura Kembalikan Rp 1.000 Triliun Aset Koruptor?
Politik
Jumat, 3 Jun 2022

Benarkah Singapura Kembalikan Rp 1.000 Triliun Aset Koruptor?

Beredar video yang mengklaim Singapura menyerahkan aset negara senilai Rp1.000 triliun yang dicuri koruptor. Bagaimana faktanya?
Catatan JKRN soal Solusi Reformasi Kebijakan Narkotika di Revisi UU
Hukum
Sabtu, 2 Apr 2022

Catatan JKRN soal Solusi Reformasi Kebijakan Narkotika di Revisi UU

Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) memberikan sejumlah catatan terkait draf revisi UU Narkotika yang diusulkan pemerintah.
Menteri Yasonna Singgung IDI soal Alasan Ingin Revisi UU Kedokteran
Kesehatan
Sabtu, 2 Apr 2022

Menteri Yasonna Singgung IDI soal Alasan Ingin Revisi UU Kedokteran

Yasonna sebut UU yang ada saat ini masih terkendala Surat Izin Praktik atau SIP yang diberikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
KPK Rilis Himne dan Mars untuk Penyemangat Kerja
Hukum
Kamis, 17 Feb 2022

KPK Rilis Himne dan Mars untuk Penyemangat Kerja

Mars dan himne baru KPK tersebut diciptakan oleh istri Firli Bahuri, Ardina Safitri.
Komisi III DPR RI Setujui Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata
Hukum
Rabu, 16 Feb 2022

Komisi III DPR RI Setujui Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata

Rincian DIM RUU Hukum Acara Perdata tersebut ialah 930 bersifat tetap, 172 bersifat redaksional, 137 bersifat subtansi, serta 83 bersifat subtansi baru.
Warisan Kolonial, Menkumham Sebut Hukum Acara Perdata Harus Diganti
Hukum
Rabu, 16 Feb 2022

Warisan Kolonial, Menkumham Sebut Hukum Acara Perdata Harus Diganti

Menurut Yasonna, RUU HAP mampu memberikan kepastian hukum, keadilan bagi semua pihak, terutama dalam menyelesaikan sengketa keperdataan pada subjek hukum.
Yasonna Jelaskan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR
Hukum
Selasa, 9 Mar 2021

Yasonna Jelaskan Pemerintah Belum Ajukan Revisi UU ITE ke DPR

Revisi UU ITE, menurut Yasonna, masih mendengarkan pendapat publik (public hearing).
Pemerintah Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021
Politik
Selasa, 9 Mar 2021

Pemerintah Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021

RUU Pemilu diganti dengan RUU Perpajakan, sementara RUU Larangan Minol diubah dari usulan anggota DPR menjadi usulan Baleg.
Pemerintah Belum Bahas Kemungkinan RUU Minol Masuk Prolegnas
Hukum
Senin, 16 Nov 2020

Pemerintah Belum Bahas Kemungkinan RUU Minol Masuk Prolegnas

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum satu bahasa terkait RUU Minol sehingga Pemerintah masih dalam posisi melihat bagaimana perkembangan selanjutnya.
Yasonna Laoly Didesak Bertindak Tegas soal Kasus Djoko Tjandra
Hukum
Sabtu, 18 Juli 2020

Yasonna Laoly Didesak Bertindak Tegas soal Kasus Djoko Tjandra

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan mengapa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang seharusnya bertanggung jawab tidak diberi sanksi berupa pencopotan jabatan.
Kala Pemberantasan Narkotika dalam Rutan 'Terhalang' Yasonna
Hukum
Kamis, 16 Juli 2020

Kala Pemberantasan Narkotika dalam Rutan 'Terhalang' Yasonna

Overcrowded menyebabkan banyak masalah, termasuk peredaran narkoba. Tapi regulasi yang ada justru membuatnya terus terjadi.
Yasonna Laoly akan Periksa Rutan Salemba Terkait Cuitan Surya Anta
Hukum
Senin, 13 Juli 2020

Yasonna Laoly akan Periksa Rutan Salemba Terkait Cuitan Surya Anta

Yasonna Laoly mengatakan akan meminta Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga segera memeriksa kebenaran keadaan Rutan Salemba yang dinilai bermasalah oleh Surya Anta.
Nihil Kerjaan, DPR Ajak Menkumham Bahas Lagi RUU PAS & RKUHP
Politik
Senin, 22 Jun 2020

Nihil Kerjaan, DPR Ajak Menkumham Bahas Lagi RUU PAS & RKUHP

Komisi III DPR RI mendesak pemerintah kembali membahas RUU PAS dan RKUHP karena sedang tak memiliki pekerjaan pada saat situasi pandemi COVID-19.
Menkumham Serahkan SK Badan Hukum Partai Gelora
Politik
Selasa, 2 Jun 2020

Menkumham Serahkan SK Badan Hukum Partai Gelora

Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia) adalah partai yang didirikan eks politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti Fahri Hamzah, Anis Matta serta Mahfuz Sidiq.
Yasonna & Sri Mulyani Wakili Jokowi Hadir di Sidang MK Perppu COVID
Hukum
Rabu, 20 Mei 2020

Yasonna & Sri Mulyani Wakili Jokowi Hadir di Sidang MK Perppu COVID

Presiden Jokowi akan diwakili sejumlah menterinya Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri sidang gugatan Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, hari ini.
Bahar bin Smith & Asimilasi dari Jokowi yang Jadi Bumerang  
Hukum
Rabu, 20 Mei 2020

Bahar bin Smith & Asimilasi dari Jokowi yang Jadi Bumerang  

Bahar Smith akhirnya menerima tawaran asimilasi setelah sempat menolaknya dari pemerintahan Jokowi. Ironinya, setelah bebas justru kena sanksi.
Menteri Yasonna Lantik Anggota Polri Sebagai Dirjen PAS
Hukum
Senin, 4 Mei 2020

Menteri Yasonna Lantik Anggota Polri Sebagai Dirjen PAS

Irjen Pol Reinhard Silitonga merupakan mantan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.
PAN Dukung LSM yang Gugat Yasonna karena Bebaskan Napi Saat Pandemi
Hukum
Senin, 27 Apr 2020

PAN Dukung LSM yang Gugat Yasonna karena Bebaskan Napi Saat Pandemi

Anggota DPR fraksi PAN setuju dengan sejumlah LSM yang menggugat Yasonna karena membebaskan napi saat pandemi.