Indeks Warga Miskin

BPN Prabowo-Sandi meragukan validitas data BPS mengenai jumlah warga miskin di Indonesia yang sebanyak 25,67 juta per September 2018. 

Warga miskin adalah korban paling rentan dari perubahan iklim yang ekstrem. Isu pemanasan global adalah isu kesenjangan ekonomi.

Menteri Ignasius Jonan mengimbau pemda kabupaten dan provinsi ikut memberikan subsidi untuk biaya penyambungan instalasi listrik baru bagi rumah tangga miskin. 

Bappenas mencatat saat ini jumlah penduduk Indonesia yang berstatus miskin kronis atau sangat miskin mencapai 9,4 juta jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan warga Indonesia, persentase angkanya turun menjadi 9,82 persen pada September 2018 dari sebelumnya 9,66 persen pada Maret 2018. Itu artinya jumlah orang miskin semakin sedikit.

Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi listrik di RAPBN 2019 sehingga menjadi Rp57,67 triliun. 

Kemiskinan di Indonesia lebih kompleks dari yang dilaporkan BPS. Tak hanya bisa diukur dari lantai tanah dan beras.

Persentase kemiskinan pada Maret 2018 adalah 9,82 persen.

Sejumlah pakar hukum menilai RKUHP masih memuat banyak pasal yang berpotensi merugikan banyak kelompok rentan.

Pagpag di Filipina. Tikus di India. Nasi aking di Indonesia.

Kesenjangan akan berujung pada ketimpangan yang lebih besar. Harus ada campur tangan negara untuk mengatasinya.

Meningkatnya pendapatan para CEO atau orang kaya di dunia karena para pemimpin perusahaan atau pemegang saham kerap mengorbankan gaji dan kondisi para pekerja.

Mayoritas warga terdampak bencana alam kembali berstatus miskin meski semula masuk kategori sejahtera.

Pemkot Yogyakarta memperbarui data kemiskinan di wiayahnya dengan memakai sejumlah parameter baru.

Suka tidak suka, rokok sudah menjadi isu banyak negara dan dunia. Rokok juga mencengkeram negara-negara miskin. Uniknya, rokok juga dekat dengan kemiskinan seseorang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membongkar pemukiman di bantaran Sungai Ciliwung pada bulan Agustus untuk normalisasi sungai.

Sebanyak 62.036 warga Jakarta tercatat sejak 2013 mengalami penggusuran karena kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebanyak 50.000 kepala keluarga dari warga miskin di Kota Jayapura mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS).