Cara-cara Mengukur Tingkat Kemiskinan selain dengan Metode BPS

Infografik Sobat Kismin
Warga beraktivitas di pemukiman yang berdiri di pinggir rel keretan Jalan terusan Rusun Benhil, Jakarta, Senin (04/12/2017). tirto.id/Andrey Gromico
Oleh: M Faisal - 19 Juli 2018
Dibaca Normal 5 menit
Kemiskinan di Indonesia lebih kompleks dari yang dilaporkan BPS. Tak hanya bisa diukur dari lantai tanah dan beras.
tirto.id - “Saya menyambutnya dengan perasaan istimewa. Selama menjadi Menteri Keuangan, kemudian [menjabat] di Bank Dunia, dan kembali lagi jadi Menteri Keuangan, saya cukup terobsesi dengan penurunan kemiskinan.”

Ada nada kebanggaan di dalam pernyataan Sri Mulyani. Pasalnya, laporan terbaru BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 terhitung sebanyak 25,95 juta orang (9,82%). Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 633,2 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 26,58 juta orang (10,12%) pada September 2017.

Menurutnya, pemerintahan sebelumnya tak pernah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10% dari seluruh penduduk.

Ia sempat menyinggung pemerintahan Soeharto yang baru mendekati angka 10% saat sudah memasuki Repelita kelima, tapi harus terkena hantaman krisis moneter pada 1998 yang mengakibatkan angka kemiskinan melonjak ke kisaran 24% pada 1998. Capaian terbaik Orde Baru hanya mencapai 11,3% dari jumlah penduduk.

Begitu pun tatkala masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sri Mulyani mengklaim, saat dirinya menjabat Menkeu di era SBY, angka kemiskinan berada stagnan di kisaran 14-17%.

“Jadi menurunkan angka kemiskinan di bawah 10% ini merupakan pencapaian tersendiri. Kami ingin menurunkannya lebih lanjut,” kata Sri Mulyani.

Berdasarkan data BPS, penurunan kemiskinan hampir terjadi di seluruh pulau di Indonesia. Apabila dirinci lebih lanjut, penduduk miskin paling banyak masih terdapat di Pulau Jawa dengan jumlah 13,34 juta jiwa (8,94%).

Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh sejumlah faktor dalam kurun waktu September 2017-Maret 2018, seperti inflasi umum dalam periode tersebut yang sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga pada 40% lapisan terbawah yang tumbuh 3,06%, serta bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6% pada triwulan I 2018.

“Beberapa tahun lalu memang lamban sekali. Pak Presiden pun bertanya-tanya. Namun, kita lihat pada September 2017 itu turunnya signifikan. Kalau ditanya apa sudah sesuai harapan? Belum. Tapi, saya pikir ada perkembangannya,” kata Suhariyanto, di kantornya, Jakarta, Senin kemarin (16/7/2018).

Tidak Sesuai di Lapangan


Namun, laporan pemerintah tak lepas dari kritik. Salah satunya dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Ia menyoroti klaim BPS yang menyebutkan bahwa kelompok penduduk 40 persen terbawah tercatat mengalami kenaikan dari segi pengeluaran.

Pada September 2017 lalu, BPS menetapkan penduduk dengan pengeluarannya Rp400.995 per bulan untuk masyarakat kota, atau Rp370.910 untuk desa sebagai kelompok miskin.

Bhima menduga, pengeluaran yang meningkat dan angka persentase kemiskinan turun karena momentum survei oleh BPS yang mendekati masa pemberian bantuan sosial serta dilakukan saat panen raya tengah berlangsung di berbagai daerah.

“Sebanyak 60 persen penduduk miskin ini bekerja di sektor pertanian, dengan menjadi buruh tani. Saat terjadi panen raya, itu akan tergambar seakan-akan ketimpangan menurun,” ujar Bhima kepada Tirto pada Selasa (17/7/2018).

Sementara dari segi kelompok penduduk 20 persen teratas yang seharusnya pengeluarannya besar, Bhima malah mendapati penurunan pengeluaran. Pengeluaran dari penduduk kaya yang kalah tinggi itulah yang lantas dianggapnya sebagai aktivitas menahan konsumsi.

“Untuk data kemiskinan dan ketimpangan ini memang masih sangat bias. Karena bukan pendapatan yang menjadi basis perhitungan, namun pengeluarannya,” ujar Bhima.

Bhima menyebutkan apabila basis perhitungan data kemiskinan menggunakan parameter pengeluaran, maka belum mampu menangkap seluruh uang yang dimiliki masyarakat. Dari total pendapatan seseorang, sangat mungkin apabila sebagian uangnya tidak dibelanjakan melainkan untuk ditabung, artinya pengeluaran tak bertambah.

Ia mengatakan bahwa jumlah uang tabungan itulah yang kemudian tidak bisa dihimpun datanya oleh BPS. Artinya, potensi angka-angka di atas kertas makin jauh dari kenyataan di lapangan.


Adapun perhitungan statistik kemiskinan yang mengacu pada pendapatan itu, kata Bhima, biasanya dilakukan lembaga-lembaga survei di sejumlah negara lain. Tak sekadar pendapatan, bahkan ada juga yang melakukan pendataan aset sehingga temuan pun tak jarang jauh lebih fantastis.

Kritik terhadap klaim angka kemiskinan dari pemerintah ini juga pernah dialami oleh India. Pada 2013 silam, Komisi Perencanaan India merilis laporan terbaru mengenai angka kemiskinan. Laporan itu menyebutkan bahwa ada sekitar 138 juta orang keluar dari garis kemiskinan dalam rentang waktu 2004 sampai 2011.

Angka 138 juta orang ini, sebut Komisi Perencanaan India, “telah meninggalkan 269 juta orang miskin lainnya di antara total populasi sebesar 1,2 miliar.”

United Progressive Alliance (UPA), koalisi yang berkuasa kala itu, menyatakan pengurangan kemiskinan disebabkan oleh dua faktor: pertumbuhan ekonomi yang cepat dan program bantuan kesejahteraan yang merata.

“Pengurangan tingkat kemiskinan di seluruh negeri merupakan gambaran jelas dan bukti UPA mendukung kebijakan pro-kelompok miskin,” tutur juru bicara UPA, Bhakta Charan Das, dikutip dari Deustche Welle.

Kendati demikian, laporan terbaru pemerintah India ini menimbulkan perdebatan sekaligus kritik. Titik tolaknya: standar pemerintah untuk menentukan siapa yang miskin atau tidak. Dalam perspektif Komisi Perencanaan India, yang bisa disebut miskin adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 33 rupee per hari (perkotaan) dan 27 rupee (pedesaan).

Kementerian Pembangunan Pedesaan India adalah salah satu pihak yang mengkritik penetapan standar tersebut. Mereka beranggapan, angka 33 rupee terlalu rendah untuk jadi standar serta harus ditingkatkan lagi ke taraf yang bisa “lebih diterima” agar perhitungan angka kemiskinan jauh lebih komprehensif.

Selain soal standar kemiskinan, laporan itu juga dikritik karena dirasa “terlalu politis,” sebab dikeluarkan menjelang tahun pemilihan. Beberapa pihak mengatakan, perilisan laporan terbaru pemerintah adalah bentuk pencitraan dan strategi untuk meraih simpati publik supaya koalisi UPA bisa melanjutkan kembali pemerintahannya. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa angka-angka yang sudah didapatkan pemerintah telah didesain sedemikian rupa.

“Apa yang perlu dipertanyakan bukanlah kemahiran dalam menentukan dan menyimpulkan garis kemiskinan. Tapi, tujuan pemerintah menggunakan statistik itu demi kepentingan politik,” kata V.K. Srinivasan, kepala Institut Ekonomi India.

Metode Pengukuran


Bagaimana pemerintah Indonesia mengukur angka kemiskinan?

Dalam menjalankan tugas itu, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. Singkat kata, penduduk miskin di Indonesia, kata BPS, adalah “penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.”

Namun, pendekatan menggunakan pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan satu-satunya cara menghitung kemiskinan di Indonesia. Dalam laporannya (PDF), CIFOR (Center for International Forestry Research) menjelaskan bahwa selain metode BPS, ada dua cara lain yang bisa dipakai sehubungan dengan mengukur angka kemiskinan.

Metode pertama adalah model kesejahteraan keluarga. Pelaksana model ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tidak seperti BPS, yang dalam melaksanakan perhitungannya condong ke perkara finansial, BKKBN lebih melihat penentuan kemiskinan dari segi kesejahteraan dengan keluarga sebagai subjek utama surveinya.

Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN membuat program yang dinamakan “Pendataan Keluarga.” Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Pendataan itu menghasilkan empat jenis kelompok data: demografi (jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin), keluarga berencana (Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB), tahapan keluarga sejahtera, serta data individu (nomor identitas keluarga, nama, sampai alamat).

Dari data tersebut, BKKBN kemudian diambil jenis data tahapan keluarga sejahtera guna menentukan tingkat kemiskinan. Setelah terkumpul dan direkapitulasi, maka muncul lima varian data kemiskinan versi BKKBN, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III plus.


Model selanjutnya adalah model pembangunan manusia. Pendekatan ini diprakarsai oleh UNDP (lembaga PBB untuk program pembangunan). Laporan mengenai “Pembangunan Manusia” atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) pertama kali disusun pada 1990 dan telah dikembangkan lebih dari 120 negara. Pemerintah Indonesia lewat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turut mengembangkan model ini.

HDR merupakan konsep yang memandang pembangunan secara lebih komprehensif, di mana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Menurut konsep ini, pembangunan manusia pada dasarnya memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat seperti kemampuan hidup panjang umur dan sehat, mendapatkan pendidikan, memiliki akses kepada sumber daya untuk mendapatkan standar hidup layak, kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia, dan penghormatan secara pribadi.

Laporan HDR memuat penjelasan tentang empat indeks: Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index), Langkah Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measure), dan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index).




Pertanyaannya: metode apa yang dirasa paling ideal untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia?

CIFOR, masih dalam laporannya, menilai alih-alih menentukan model apa yang ideal untuk Indonesia, alangkah lebih baik mencari solusi bagaimana ketiga model ini adaptif terhadap situasi riil masyarakat. Pasalnya, tak jarang ketiga metode tersebut masih menganggap seluruh wilayah Indonesia punya satu kesamaan sehingga cara menghitung kemiskinannya pun juga disamaratakan.

Misalnya, mengukur kemiskinan dari lantai rumah yang terbuat dari tanah sebagai indikator kesejahteraan BKKBN. Kenyataannya, tidak semua daerah, contoh di sejumlah tempat masyarakat adat di Kalimantan, memanfaatkan tanah untuk jadi lantai rumah. Penilaian yang serampangan juga terlihat kala BPS tidak memasukkan sagu ke dalam daftar survei konsumsi makanan BPS, mengingat sagu jadi komoditas utama di Papua.

Statistik Bukan yang Utama


Yang harus dicatat adalah tidak selamanya statistik dipandang krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ridho Al Izzati, peneliti SMERU Research Institute, dalam tulisannya berjudul “Memetakan Kemiskinan Tidak Cukup Hanya Menghitung Jumlah Orang Miskin” yang terbit di The Conversation mengatakan bahwa selain hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, pemerintah juga harus paham tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia.

Kedalaman kemiskinan, catat Ridho, menunjukkan “seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.” Sementara yang disebut keparahan kemiskinan adalah “seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan.” Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Manfaat yang bisa diperoleh tatkala dua indikator tersebut diketahui adalah pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah, akan sangat terbantu dalam alokasi dana dan program. Pemerintah bisa menyalurkan dana secara tepat guna serta menyusun program yang efektif.

Senada dengan Ridho, Andrew Chambers dalam tulisannya di The Guardian mengatakan pengentasan kemiskinan “harus lebih dari sebatas perkara statistik.” Ia harus mewujud dalam pendekatan yang partisipatif. Artinya, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan berbasis pembangunan; bukan semata dijadikan sampel penelitian dan perhitungan angka-angka belaka.

Baca juga artikel terkait KEMISKINAN atau tulisan menarik lainnya M Faisal
(tirto.id - Ekonomi)

Penulis: M Faisal
Editor: Windu Jusuf
DarkLight