Indeks Wantimpres

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, meyakini Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, bukan pengusul revisi UU Wantimpres.

Menurut TB Hasanuddin perubahan nama Wantimpres ke Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tak berpengaruh ke tugas dan fungsinya.

Wacana Jokowi akan menjadi anggota DPA dilontarkan oleh Maruarar Sirait. Dia yakin dan mendoakan agar Jokowi menjadi anggota DPA usai pensiun.

Salah satu pasal dianggap kontroversial adalah mengenai jumlah anggota Wantimpres/DPA yang sebelumnya hanya 8 orang, kini tergantung kebutuhan presiden.

Amanah Pasal 16 UUD 1945 memberikan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan nasihat dan masukan kepada presiden.

Perubahan status dan urgensi keberadaan Wantimpres tidak berdampak apa pun pada proses kelanjutan pembangunan ke depan.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil dari rapat paripurna ke-22 masa sidang V di DPR.

Presiden Jokowi menyerahkan rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA kepada DPR sebagai inisator perubahan lembaga lewat revisi undang-undang.

Salah satu isi dalam RUU ini adalah perubahan nomenklatur yang tadinya Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

Berikut profil Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman dilantik jadi Wantimpres baru.

Mardiono mengeklaim sudah mengundurkan diri dari kursi Wantimpres. Namun saat ini ia sudah mendapat posisi baru sebagai Utusan Khusus Presiden.

Jokowi meminta Plt Ketua Umum PPP Mardiono menyelesaikan tugasnya sebelum mengundurkan diri dari Wantimpres.

Mardiono beralasan masih mencari waktu yang tepat kapan akan bertemu dengan Jokowi membicarakan niatnya mundur dari anggota Wantimpres.

Jokowi menegaskan baru akan bersikap dalam posisi Mardiono di Wantimpres setelah polemik internal PPP berakhir.

Mengenai pengganti Mardiono, PPP belum memutuskan dan menunggu musyawarah di internal Wantimpres.

Arifin menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (27/2) pukul 02.29 waktu Rochester Minneapolis usai mendapat perawatan intensif di rumah sakit setempat. 

KPK menyebutkan ada dua pejabat eksekutif era Jokowi masih ada yang belum menyerahkan LHKPN hingga tenggat 30 April yakni satu di Kabinet Indonesia Maju dan satu di Wantimpres.

Anggota Watimpres Tahir menolak memberi alasan kepada awak media mengapa belum menyerahkan laporan kekayaan kepada KPK. 

Wiranto akan mendatangi banyak pihak untuk bicara soal RUU Cipta Lapangan Kerja, termasuk ke serikat buruh