Indeks Wantimpres

Rocky Gerung menegaskan sikap kritis dan pandangannya tidak akan berubah meski berstatus anggota Wantimpres.

Prabowo merombak sejumlah posisi pemerintahan pada 2 Oktober 2026. Simak daftar pejabat baru Wantimpres dan Bakom RI yang dilantik.

Chairul Tanjung diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden bersama 24 nama lainnya. Simak profil dari pengusaha sohor di Indonesia ini.

Jusuf Hamka resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia selama ini dikenal sebagai pengusaha yang berjiwa sosial. Simak profilnya berikut ini.

Pengesahan ketiga rancangan undang-undang tersebut dihadiri oleh 48 anggota dari total 570 anggota DPR.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan mimpinya tentang pembangunan Indonesia sentris.

Status Dewan Pertimbangan Presiden berubah menjadi pejabat negara karena ada perubahan nomenklatur.

Menkumham, Supratman Andi Atgas, menerangkan, aturan terbaru revisi UU Wantimpres akan membebaskan presiden untuk menentukan jumlah anggota DPA.

Menurut anggota Baleg DPR RI Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, kendati tak dibatasi, bukan berarti presiden boleh ugal-ugalan mengatur jumlah anggota DPA. 

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, meyakini Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, bukan pengusul revisi UU Wantimpres.

Menurut TB Hasanuddin perubahan nama Wantimpres ke Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tak berpengaruh ke tugas dan fungsinya.

Wacana Jokowi akan menjadi anggota DPA dilontarkan oleh Maruarar Sirait. Dia yakin dan mendoakan agar Jokowi menjadi anggota DPA usai pensiun.

Salah satu pasal dianggap kontroversial adalah mengenai jumlah anggota Wantimpres/DPA yang sebelumnya hanya 8 orang, kini tergantung kebutuhan presiden.

Amanah Pasal 16 UUD 1945 memberikan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden untuk memberikan nasihat dan masukan kepada presiden.

Perubahan status dan urgensi keberadaan Wantimpres tidak berdampak apa pun pada proses kelanjutan pembangunan ke depan.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil dari rapat paripurna ke-22 masa sidang V di DPR.

Presiden Jokowi menyerahkan rencana perubahan Wantimpres menjadi DPA kepada DPR sebagai inisator perubahan lembaga lewat revisi undang-undang.

Salah satu isi dalam RUU ini adalah perubahan nomenklatur yang tadinya Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

Berikut profil Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman dilantik jadi Wantimpres baru.