Indeks Wali Kota Semarang

Wali Kota Semarang memastikan dana BOP RT sebesar Rp25 juta per tahun mulai cair akhir Juni 2026 secara bertahap melalui sistem pengajuan resmi.

Mbak Ita membantah tudingan kegiatan Semarak Simpang Lima dan lomba nasi goreng dibiayai dari aliran pungli pegawai Bapenda.

Penasihat hukum Mbak Ita dan Alwin menyatakan ada novum bukti baru serta kekhilafan hakim.

Agustina Wilujeng Pramestuti bilang namanya masuk dalam dakwaan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

Agustina menegaskan seluruh jajaran Pemkot Semarang telah bergerak cepat dalam menangani banjir, khususnya yang melanda wilayah Genuk dan sekitarnya.

Pihak lapas memberi penjelasan bahwa izin keluarnya Mbak Ita dan Alwin telah sesuai prosedur.

Majelis Hakim mempertimbangkan usia Mbak Ita (59 tahun) dan Alwin (61 tahun) yang memasuki lansia.

Vonis terhadap Mbak Ita lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Mbak Ita sedikit menggelengkan kepala saat hakim membacakan analisis perbuatan suaminya, yang dianggap tak terpisahkan dari dirinya selaku wali kota.

Pengadilan Tipikor Semarang berencana menyiarkan secara langsung sidang putusan Mbak Ita dan Alwin Basri.

Usai mendengar putusan yang dibaca Majelis Hakim, Martono dan penasihat hukumnya langsung menyatakan menerima vonis tersebut.

Tercatat dalam dakwaan, Indriyasari alias Iin aktif mengepul pungutan yang dinamai 'iuran kebersamaan', bahkan menentukan besaran dan pendistribusiannya.

Berdasarkan hasil audit BPK, ada temuan ketidaksesuaian pelaksanaan proyek penunjukan langsung di 16 kecamatan di Kota Semarang.

Mbak Ita tidak meminta dibebaskan karena ingin menebus kesalahan yang ia lakukan sebelumnya.

Tercatat pula, Mbak Ita lebih dari lima kali mengucap nama Megawati. Sebagai kader partai, dia mengaku kerap mendapat bimbingan dari Megawati.

Zulkifli mendapatkan 20 paket pekerjaan dengan jumlah Rp1,46 miliar, meski kajian yang dibuat Zulkifli tak semuanya dapat diaplikasikan.

Suami istri sesama politisi PDI Perjuangan kompak dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Mbak Ita juga dituntut bayar uang pengganti Rp683,2 juta. Jika tak bayar dalam waktu sebulan, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang.

Dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa, Mbak Ita mengaku tak mengenal Zulkifli.

Mbak Ita emosi tahu suaminya diam-diam bertemu Iin Kepala Bapenda, jadi tak sempat tanya detail ke suaminya soal asal setoran.