Indeks Uu Tpks

APH perlu difasilitasi pelatihan untuk memahami UU TPKS agar penanganan tidak lagi berujung mengecewakan dan menambah nestapa korban anak.

Kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak) paling rawan menjadi korban modus relasi kuasa yang berujung pada tindak kekerasan seksual.

Polisi mulai menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dialami jurnalis berinisal R di depan BJB Kota Bogor

Peristiwa dalam video berawal dari 28 Juli 2023 sekitar 18.00 WIB ketika R dihubungi oleh seseorang di media sosial.

Terdakwa Muh Anwar dituntut 15 tahun penjara karena menyetubuhi santrinya yang masih di bawah umur.

Adanya relasi kuasa yang timpang menjadi salah satu penyebab langgengnya kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Rektor Universitas Pancasila sejatinya akan diperiksa Polda Metro Jaya pada Senin (26/2/2024), tapi ia minta penundaan. 

Ketua DPR RI Puan Maharani Puan menyebut praktik kawin tangkap melanggar UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

LBH APIK mendesak penghapusan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan dan ayat (3) tentang pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian PPPA meminta kepolisian untuk menindak praktik kawin paksa demi melindungi perempuan dan anak.

Polisi bakal berkoordinasi dengan tim kuasa hukum korban perihal waktu permintaan keterangan.

KemenPPPA mendorong aparat penegak hukum dapat meningkatkan kompetensi jajarannya agar pelaksanaan UU TPKS dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus.

Kasus M yang diduga mendapat kekerasan seksual oleh suaminya adalah gambaran kasus perkosaan dalam perkawinan adalah nyata.

Beberapa di antaranya adalah RPP Dana Bantuan Korban TPKS hingga RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS.

Praktik pemaksaan staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak di dunia kerja adalah bentuk kekerasan seksual.

Presiden Jokowi memastikan komitmennya terhadap implementasi UU TPKS dan perlindungan pekerja rumah tangga.

Sebanyak 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Pejabat yang menangani perkara pemerkosaan di Lahat, yakni JPU dan pejabat struktural sudah dinonaktifkan.

KPAI menilai masyarakat yang mendukung pemulihan korban kekerasan seksual pada anak perlu mendapat jaminan dari negara.

Banyak responden survei yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual melalui jalur hukum karena malu dan takut dianggap aib oleh masyarakat.