Indeks Uu Tpks

Adanya relasi kuasa yang timpang menjadi salah satu penyebab langgengnya kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Rektor Universitas Pancasila sejatinya akan diperiksa Polda Metro Jaya pada Senin (26/2/2024), tapi ia minta penundaan. 

Ketua DPR RI Puan Maharani Puan menyebut praktik kawin tangkap melanggar UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

LBH APIK mendesak penghapusan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan dan ayat (3) tentang pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian PPPA meminta kepolisian untuk menindak praktik kawin paksa demi melindungi perempuan dan anak.

Polisi bakal berkoordinasi dengan tim kuasa hukum korban perihal waktu permintaan keterangan.

KemenPPPA mendorong aparat penegak hukum dapat meningkatkan kompetensi jajarannya agar pelaksanaan UU TPKS dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus.

Kasus M yang diduga mendapat kekerasan seksual oleh suaminya adalah gambaran kasus perkosaan dalam perkawinan adalah nyata.

Beberapa di antaranya adalah RPP Dana Bantuan Korban TPKS hingga RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS.

Praktik pemaksaan staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak di dunia kerja adalah bentuk kekerasan seksual.

Presiden Jokowi memastikan komitmennya terhadap implementasi UU TPKS dan perlindungan pekerja rumah tangga.

Sebanyak 125 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Pejabat yang menangani perkara pemerkosaan di Lahat, yakni JPU dan pejabat struktural sudah dinonaktifkan.

KPAI menilai masyarakat yang mendukung pemulihan korban kekerasan seksual pada anak perlu mendapat jaminan dari negara.

Banyak responden survei yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual melalui jalur hukum karena malu dan takut dianggap aib oleh masyarakat.

Meski pendampingan korban perlu energi dan kekuatan mental, tapi Zuma dapat suntikan semangat dari resiliensi korban.

Sebagian besar responden merasa memiliki kepercayaan yang lebih besar dan dasar untuk memproses kasus kekerasan seksual dengan disahkannya UU TPKS.

Vonis 7 tahun Mas Bechi dinilai terlalu ringan, apalagi ia dibela mati-matian sehingga tidak akan memberikan efek jera pada pelaku.

Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik hingga 108 kali lipat pada periode 2017-2021.

Menikahkan korban dengan pelaku bukan solusi kasus kekerasan seksual, justru membuat korban makin trauma.