Indeks Uu Tpks

Kalis Mardiasih menilai kasus di Jombang merupakan wajah nyata bagaimana akar kekerasan seksual bersumber dari relasi kuasa yang sistemik dan berlapis.

Selain menghapus pasal yang menyimpang dari legalitas, Komnas Perempuan juga mendorong harmonisasi RKUHP dengan UU TPKS.

Andi menilai fenomena pengabaian kasus kekerasan seksual menunjukkan minimnya perspektif gender yang dimiliki oleh kepolisian.

Jika dipandang perlu, Badan Legislasi DPR dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS.

Sebanyak 76,9 persen mengalami kekerasan seksual berulang kali oleh pelaku sebelum akhirnya melaporkan kasus yang mereka alami.

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 9 Mei 2022.

Komnas Perempuan mengingatkan aturan perkosaan & pemaksaan aborsi dalam RKUHP terintegrasi dengan UU TPKS, terutama soal hak-hak korban.