Indeks Uu Terorisme

Seluruh anggota Pansus menyatakan setuju RUU perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan pengaktifan Koopssusgab untuk penindakan terorisme memerlukan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah.

"Rapat kami hari ini adalah menuntaskan sinkronisasi karena pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme."

Komnas HAM meminta kompensasi dari pemerintah untuk korban terorisme bisa diberikan hanya dengan dasar penetapan pengadilan.

Berdasarkan KBBI, salah satu arti kata radikal adalah "maju dalam berpikir atau bertindak."

Rapat pembahasan RUU Terorisme berjalan alot karena terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR

Dua rumusan definisi terorisme Tim Panja RUU Terorisme berbeda dengan hasil rapat Pansus RUU Terorisme dengan pemerintah pada 17 April 2018.

Enny Nurbaningsih menyatakan, pemerintah belum membahas detil poin-poin dalam peraturan presiden mengenai keterlibatan TNI dalam RUU Terorisme.

Dari mulai akademisi, LSM, polisi, tentara, bersuara bagaimana mengatasi aksi-aksi terorisme yang semakin marak. Pandangan mereka berbeda-beda.

Pemerintah akan kembali melakukan pembahasan dengan DPR pada besok Rabu (23/5/2018).

Kapolri mengusulkan agar RUU Terorisme memuat ketentuan soal pemidanaan terhadap jaringan organisasi teror yang begerak secara rahasia.

Salah satu contoh pelaksanaan Koopssusgab adalah Operasi Tinombala di Poso yang menangkap kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso.

Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi sudah meminta Menkumham Yasonna Laoly mendorong pembahasan definisi terorisme segera tuntas.

Wapres JK menilai perdebatan mengenai definisi dalam pembahasan RUU Terorisme tidak terlalu penting sehingga perlu segera diakhiri.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pada masa sebelum Reformasi, TNI dan Polri pernah ada dalam satu lembaga bernama ABRI.

Densus 88 dianggap jadi satu-satunya pihak yang tidak setuju dengan definisi terorisme.

"Makanya kami heran kalau kemudian dalam rapat itu pihak Densus menolak. Ada apa?" kata Syafii.

Menurut AHY, TNI sudah terlatih dalam peledakan sehingga cocok untuk penanggulangan terorisme.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

"Pada prinsipnya pemerintah sudah satu suara dan sudah kita konsolidasikan untuk segera RUU [Terorisme] ini selesai. Paling satu kali pertemuan bisa selesai."