tirto.id - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan sepakat dengan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang melibatkan TNI dalam penindakan terorisme di Indonesia.
"Saya sepakat dengan Panglima TNI. Saya yang minta bapak Panglima Marsekal Hadi (Tjahjanto) agar kekuatan TNI masuk ke operasi itu," kata Tito di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Hal itu disampaikan Kapolri Tito usai menghadiri rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja.
"Operasi teroris di Indonesia memang 75 persen bersifat intelijen, sementara striking [penindakan] sebesar 5 persen dan 20 persen itu pemberkasan untuk ke proses peradilan karena Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan supremasi hukum," ungkap Tito.
Koopssusgab adalah tim anti-teror gabungan tiga matra TNI, yang terdiri dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.
Salah satu contoh pelaksanaan Koopssusgab adalah Operasi Tinombala di Poso yang menangkap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.
"Jadi prinsip penanganan teroris adalah memenangkan dukungan publik, kalau publik mendukung langkah-langkah negara, maka teroris tidak akan bisa berkembang. Mereka survive tapi hanya riak-riak saja tapi kalau negara tidak didukung publik, itu juga membuat publik simpati ke kelompok-kelompok itu, jadi saya berpendapat bahwa saat ini mekanismenya seperti operasi Tinombala dimana kekuatan polri dan TNI bergabung," ungkap Tito.
Terkait dengan penanganan untuk sejumlah anak yang menjadi korban ideologi teroris orang tuanya seperti yang terjadi di Surabaya, Tito menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah agar anak tersebut tidak terkena paham radikal.
"Tapi Polri tidak bisa kerja sendiri, karena itu kita minta pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, kementerian di bidang ekonomi, pendidikan, ormas, LSM yang pedulo silakan ini masalah ini kita cari solusi bersama jangan sampai anak-anak terbawa, terlibat terorisme," ungkap Tito.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
