Indeks Uu Terorisme

Keinginan Wiranto menjerat penyebar hoaks dengan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kepanikan atas trend golput yang meningkat.

Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Nasir yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI ini menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.

Pernyataan Wiranto bahwa penyebar hoaks bisa dijerat UU Terorisme dikritik. Dia dianggap sedang menakut-nakuti warga.

Isnur menyatakan bahwa hoaks bukanlah aksi terorisme dan sudah mempunyai definisi tersendiri.

Salah satu problem hukum yang perlu dicermati pemerintah dalam perumusan Perpres soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme ialah, bahwa militer bukan termasuk institusi penegak hukum. 

Hasil penelitian dari KedaiKOPI menyatakan bahwa terorisme, PKI dan Ahmadiyah adalah kelompok-kelompok paling tidak bisa ditoleransi di Indonesia.

Komnas HAM meminta DPR RI segera membentuk tim pengawas pemberantasan terorisme. Pembentukan tim pengawas itu merupakan amanat UU Antiterorisme yang baru.

Wakil Ketua Komisi III menyebut BNPT belum maksimal melakukan deteksi dini tindak pidana terorisme.

Pembeda antara terorisme dengan tindak pidana umum adalah pada motifnya. Teroris bermotif politik dan ideologi, sedangkan kriminal tidak.

Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.

"Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR," ujar Hidayat.

Tantangan internal Polri dalam memberantas terorisme adalah memastikan seluruh tindakan akuntabel dan profesional.

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.

Selain memperjelas banyak permasalahan terkait penegakan hukum terhadap kasus terorisme, UU tersebut juga memperkuat layanan hak korban.

"Undang-Undang tersebut, dianggap paling lengkap dan juga mencakup beberapa aspek," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.

Dasar hukum untuk menindak orang yang mengikuti pelatihan terorisme di luar negeri terdapat pada Pasal 12B UU Pemberantasan Terorisme baru.

"Setuju," ujar seluruh peserta rapat paripurna.

RUU Terorisme disahkan jadi Undang-Undang. Salah satu perubahan signifikan adalah keterlibatan TNI secara langsung.