Indeks Uu Terorisme
Penyebar Hoaks Dijerat UU Terorisme, BPN: UU ITE Saja Sudah Berat
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Hinca Pandjaitan menilai sangat berlebihan bila Menkopolhukam Wiranto mengatakan penyebar hoaks bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.
Soal Hoaks Bisa Dijerat UU Terorisme, Komisi III: Jangan Ngawur!
Nasir yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI ini menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks.
UU Terorisme untuk Penyebar Hoaks, Komisi I DPR RI: Itu Berlebihan
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keinginan Wiranto untuk memberantas dan menindak penyebar hoaks di Indonesia dengan UU Terorisme adalah hal yang berlebihan.
Soal Hoaks & Terorisme: "Wiranto Sama Saja Menakut-nakuti Warga"
Pernyataan Wiranto bahwa penyebar hoaks bisa dijerat UU Terorisme dikritik. Dia dianggap sedang menakut-nakuti warga.
YLBHI: Wiranto Jangan Permalukan Diri Sendiri
Isnur menyatakan bahwa hoaks bukanlah aksi terorisme dan sudah mempunyai definisi tersendiri.
Problem Hukum di Perumusan Perpres Soal Pelibatan TNI Tangani Teror
Salah satu problem hukum yang perlu dicermati pemerintah dalam perumusan Perpres soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme ialah, bahwa militer bukan termasuk institusi penegak hukum.
Teroris, PKI, & Ahmadiyah adalah Kelompok Paling Tidak Ditoleransi
Hasil penelitian dari KedaiKOPI menyatakan bahwa terorisme, PKI dan Ahmadiyah adalah kelompok-kelompok paling tidak bisa ditoleransi di Indonesia.
Komnas HAM Minta DPR Segera Bentuk Tim Pengawas Pemberantasan Teror
Komnas HAM meminta DPR RI segera membentuk tim pengawas pemberantasan terorisme. Pembentukan tim pengawas itu merupakan amanat UU Antiterorisme yang baru.
Komisi III Sebut Kinerja BNPT Lamban Mencegah Aksi Terorisme
Wakil Ketua Komisi III menyebut BNPT belum maksimal melakukan deteksi dini tindak pidana terorisme.
Menyelami UU Terorisme, Apakah Begal Hingga Ormas Bisa Dijerat?
Pembeda antara terorisme dengan tindak pidana umum adalah pada motifnya. Teroris bermotif politik dan ideologi, sedangkan kriminal tidak.
4 Poin dalam UU Terorisme Baru yang Berpotensi Jadi Masalah
Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.
Wakil Ketua MPR Sarankan Masyarakat Uji Materi UU Terorisme
"Kalau kemudian masyarakat bilang ada yang kurang, boleh mengajukan judicial review ke MK untuk ditambahkan atau menambahkan lagi [usul] ke DPR," ujar Hidayat.
Polri Diminta Lebih Profesional Usai Pengesahan UU Terorisme
Tantangan internal Polri dalam memberantas terorisme adalah memastikan seluruh tindakan akuntabel dan profesional.
Presiden Harus Bijak Membatasi Pelibatan TNI Berantas Terorisme
Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.
LPSK Nilai UU Terorisme yang Baru Disahkan Bisa Perkuat Hak Korban
Selain memperjelas banyak permasalahan terkait penegakan hukum terhadap kasus terorisme, UU tersebut juga memperkuat layanan hak korban.
BNPT Sebut UU Terorisme yang Baru Disahkan Paling Lengkap
"Undang-Undang tersebut, dianggap paling lengkap dan juga mencakup beberapa aspek," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius.
Bagaimana TNI Akhirnya Bisa Terlibat Langsung Tangani Terorisme
RUU Terorisme disahkan jadi Undang-Undang. Salah satu perubahan signifikan adalah keterlibatan TNI secara langsung.
UU Terorisme Membuka Peluang Aparat Menindak Orang dari Suriah
Dasar hukum untuk menindak orang yang mengikuti pelatihan terorisme di luar negeri terdapat pada Pasal 12B UU Pemberantasan Terorisme baru.
Debat Alot Definisi Sebelum RUU Terorisme Disahkan DPR
Pansus akhirnya menyepakati RUU Terorisme yang sudah dibahas sejak lama. Mufakat itu tak lepas dari perubahan sikap 3 fraksi.
DPR Sahkan RUU Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-Undang
"Setuju," ujar seluruh peserta rapat paripurna.