Indeks Uu Pdp
Kominfo: UU PDP Butuh PP Terkait Sanksi Pelanggaran Pemerintah
Dalam UU PDP, belum ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima oleh pemerintah jika terjadi pelanggaran data pribadi.
Pemerintah Jangan Anggap Remeh Gangguan pada Pusat Data Nasional
Gangguan sistem Pusat Data Nasional berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah.
Soal Face Recognition, Kominfo Masih Bahas Aturan Turunan UU PDP
Kominfo bersama KemenPAN-RB tengah berupaya menggunakan teknologi face recognition untuk menjadi terobosan digital dalam pelayanan publik.
Keberadaan Komisi PDP Ditunggu demi Cegah Kebocoran Data Pribadi
Bila sudah ada Komisi PDP, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi hukum.
Kebocoran Data Paspor WNI & Urgensi Komisi PDP Segera Dibentuk
Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.
Ancaman Siber di 2023 saat UU PDP Belum Efektif & Jelang Pemilu
Menjelang Pemilu 2024 akan terjadi saling retas antarakun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah.
Mencari Bentuk Ideal Lembaga Perlindungan Data Pribadi Amanat UU
Tanpa lembaga PDP, kata Pratama, UU PDP akan masuk angin karena tak ada instansi yang menegakkan regulasi secara menyeluruh.
Jokowi Teken UU PDP, Pemalsu Data Pribadi Didenda Rp6 Miliar
Ancaman pidana atas pelanggaran UU PDP mencapai enam tahun penjara. Ada pula pengenaan sanksi lainnya berupa denda yang harus dibayarkan pelanggar.
Isi UU PDP Bab 4 Tentang Hak Subjek Data Pribadi & Ketentuannya
Isi UU PDP Bab 4 tentang Hak Subjek Data Pribadi yang terdiri atas 11 pasal adalah sebagai berikut.
Survei Indikator: Pemerintah Masih Kurang Sosialisi UU PDP
Belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP padahal mereka harus tahu apa saja hak & kewajiban terkait perlindungan data pribadi.
Isi Pasal 4 dan 5 UU PDP Tentang Jenis dan Subjek Data Pribadi
Dengan sahnya UU PDP dalam sidang paripurna DPR pada Selasa (20/9/2022), maka keamanan informasi sepenuhnya berada di tangan BSSN.
Isi Pasal 1 UU PDP Pengertian Data Pribadi dan Pelindungannya
Isi UU PDP pasal 1: definisi pelindungan dan data pribadi.
Ketika UU PDP Berpotensi jadi Pasal Karet & Ancam Kebebasan Pers
Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.
Draf UU PDP: Ungkap Data Pribadi Orang Lain Didenda Rp4 Miliar
Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.
Menguak Kompromi Politik di Balik Pengesahan UU PDP
UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.
RUU PDP Sah Menjadi Undang-undang, Ada 16 Bab & 76 Pasal
Kehadiran UU PDP diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.