Indeks Uu Pdp

Apa saja risiko data pribadi yang disimpan di pusat data yang berlokasi di luar negeri?

Undang-Undang No 27 Tahun 2024 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dijadwalkan resmi berlaku Oktober 2024 mendatang.

Apakah teknologi pengenalan wajah di fasilitas transportasi umum seperti stasiun kereta mengancam privasi kita?

Menjelang berlaku penuhnya UU PDP di bulan Oktober, perusahaan wajib memberikan notifikasi kepada konsumen ketika ada kebocoran data. Akankah dilakukan?

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menuai kritik karena isinya ada yang berpotensi jadi alat kriminalisasi ke masyarakat sipil.

Dalam UU PDP, belum ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi atau konsekuensi apa yang akan diterima oleh pemerintah jika terjadi pelanggaran data pribadi.

Gangguan sistem Pusat Data Nasional berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap data pribadi yang dikelola pemerintah.

Kominfo bersama KemenPAN-RB tengah berupaya menggunakan teknologi face recognition untuk menjadi terobosan digital dalam pelayanan publik.

Bila sudah ada Komisi PDP, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi hukum.

Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.

Menjelang Pemilu 2024 akan terjadi saling retas antarakun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah.

Tanpa lembaga PDP, kata Pratama, UU PDP akan masuk angin karena tak ada instansi yang menegakkan regulasi secara menyeluruh.

Ancaman pidana atas pelanggaran UU PDP mencapai enam tahun penjara. Ada pula pengenaan sanksi lainnya berupa denda yang harus dibayarkan pelanggar.

Isi UU PDP Bab 4 tentang Hak Subjek Data Pribadi yang terdiri atas 11 pasal adalah sebagai berikut.

Belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP padahal mereka harus tahu apa saja hak & kewajiban terkait perlindungan data pribadi.

Dengan sahnya UU PDP dalam sidang paripurna DPR pada Selasa (20/9/2022), maka keamanan informasi sepenuhnya berada di tangan BSSN.

Isi UU PDP pasal 1: definisi pelindungan dan data pribadi.

Sejumlah pasal yang dinilai mengancam kerja jurnalistik antara lain adalah Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 4 UU PDP.

Ade mencontohkan, mengungkap data calon pejabat publik yang bermasalah di masa lalu bisa dikriminalisasi melalui Pasal 65 dan 67 Ayat 2 UU PDP.

UU PDP dinilai seperti cek kosong karena tak mengatur detail kedudukan kelembagaan otoritas pengawas data pribadi.