Indeks Uu Ketenagakerjaan

Aturan baru UU Ketenagakerjaan tegas larang eksploitasi anak. Perusahaan yang melanggar diancam hukuman hingga 15 tahun penjara.

UU Nomor 27 Tahun 2026 wajibkan perusahaan pekerjakan minimal 1% difabel. Pelanggar terancam sanksi pidana penjara 2 tahun.

Berbeda dari aturan lama, UU No 27 Tahun 2026 tegaskan cuti bersama dari pemerintah tak potong cuti tahunan buruh. Ini bunyi pasalnya.

Salah satu yang diatur UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan cuti bersama tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja.

Said Iqbal menilai secara garis besar, khususnya terkait pasal PHK dan pesangon, UU Pelindungan Ketenagakerjaan sudah cukup melindungi buruh.

KSPI menilai UU Pelindungan Ketenagakerjaan berisiko jadi macan kertas karena belum mengatur sanksi tegas bagi pelanggar aturan.

Sigit meyakini pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat iklim investasi demi menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6-8 persen.

Dasco mengatakan, kedatangannya menemui massa buruh usai rapat paripurna DPR atas permintaan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dosen Hukum UGM sebut usulan buruh batasi PKWT 1 tahun kurang realistis. Fokus RUU Ketenagakerjaan dinilai harus pada kepastian transisi ke pekerja tetap.

Ajakan itu disampaikan Dasco, saat menerima perwakilan buruh dalam peringatan May Day di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Keppres Mitigasi PHK jadi instrumen intervensi pemerintah melindungi stabilitas industri nasional dan kesejahteraan buruh.

Buruh memilih melakukan aksi nyata karena janji pemerintah dan DPR pada May Day tahun lalu belum terealisasi.

KSBSI berharap agar pemerintah berpihak kepada kepentingan buruh dalam proses pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut.

MK menyatakan gugatan uji materiil pasal denda PKWT di UU Ketenagakerjaan tidak dapat diterima karena pemohon kurang bukti legal standing.

Kuasa pemohon mengatakan, dalam praktik ketenagakerjaan, masih banyak upaya perusahaan untuk menciptakan suasana kerja tidak nyaman agar pekerja berhenti.

MK meminta DPR membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru agar sinkron dengan substansi dalam UU Nomor 6 Tahun 2203 tentang Cipta Kerja.

Hingga saat ini, belum ada regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur mengenai penahanan ijazah dalam hubungan kerja.

UU Ketenagakerjaan baru harus mengakomodasi perlindungan hak-hak pekerja secara lebih komprehensif.

Menteri Hukum tengah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.