Indeks Uu Ketenagakerjaan

Cuti bagi suami yang dampingi istrinya bersalin adalah dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya.

Salah satu cara Anies untuk memberantas diskriminasi umur adalah dengan menegakkan UU Ketenegakerjaan.

Praktik pemaksaan staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak di dunia kerja adalah bentuk kekerasan seksual.

Penetapan kenaikan gaji berkala harus mengikuti peraturan yang berlaku agar adil dan tidak merugikan pihak pemberi kerja maupun karyawan.

Perbedaan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan DPR RI.

Pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencakup tentang ketenagakerjaan, Pendidikan, Pers hingga Lingkungan Hidup.

Para buruh tetap harus mendapat THR meski mereka dirumahkan. Itu ketentuannya.

Pekerja yang mengundurkan diri lebih banyak dari yang di-PHK tahun 2019.

Buruh khawatir RUU Cipta Lapangan Kerja karena ia mempermudah izin tenaga kerja asing.

Ida Fauziah menyebut bahwa masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap kartu prakerja.

NAS semestinya tidak dikontrak sampai 18 tahun. Dia juga tidak seharusnya didenda sekian miliar.

“Praktiknya kalau teman-teman ambil cuti haid, itu diintimidasi oleh atasan. Jadi pada saat udah ngambil cuti haid nih, besok masuknya udah dapat intimidasi,” kata Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai tindakan aparat tersebut seolah-olah justru menjadi pengingat bahwa pidato Jokowi hanya retorika semata.

Unggahan di medsos berjudul "Arah Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahayakan buruh" disebut hoaks oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri.

Polisi menangkap seorang demonstran bukan karena dia berbuat rusuh, tapi karena baju yang dia pakai. 

Seratusan buruh menggelar demonstrasi menolak revisi UU Ketenagakerjaan dalam momen pidato kenegaraan Joko Widodo. Sebelumnya mereka ditangkapi aparat.

Ketua KPBI Ilham Syah menilai usulan dua jaminan sosial, yaitu JKP dan JPS hanya akal-akalan Menaker Hanif Dhakiri untuk memuluskan rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan.

Rencana pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan ditolak serikat buruh karena sejumlah poin yang mau diubah berpotensi merugikan pekerja. Mengapa pemerintah tetap "ngotot"?

Kompensasi blackout mesti ditanggung semua karyawan dengan pemotongan gaji. Ini ditentang oleh serikat.

Sindikasi menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang mengakomodir pronsip fleksibilitas di dalam sistem tenaga kerja.