Indeks Travel Umrah

Hari ini tujuh orang melaporkan biro travel umrah Hannien Tour atas dugaan penipuan. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah.

Ombudsman memberikan saran karena jumlah peserta haji dan umrah di Indonesia paling besar di dunia, sehingga diperlukan tata kelola yang baik.

Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan pengabaian penyelenggaraan ibadah umrah oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bentuk maladministrasi.

Dua korban penipuan First Travel, Pak Te’in, seorang tukang sampah dan Bu Sunaryah penjual kerupuk akan diberangkatkan umrah melalui hasil penggalangan dana.

Vicky Shu membantah dirinya terlibat perjanjian kerja sama dengan promosi paket umrah First Travel.

YLKI mendesak kepolisian segera menangani dugaan penipuan jemaah umrah yang melibatkan agen bernama Kafilah Rindu Ka'bah (KRK). Nasib korban penipuan ini mirip dengan jemaah umroh First Travel.

Kementerian Agama diminta untuk mengatur bisnis biro perjalanan haji dan umrah guna mencegah terulangnya kasus penipuan yang merugikan ribuan calon jemaah.

Kuasa hukum calon jemaah, menekankan First Travel harus mencantumkan bukti kuat berupa jaminan uang dalam proposal perdamaian.

Hingga Senin (4/9/2017) sudah ada sekitar 1.025 kreditur yang melaporkan piutangnya kepada PKPU.

Kabareskrim berterima kasih pada sukarelawan yang membantu mendata jemaah kobran kasus dugaan penipuan First Travel.

PPATK berpendapat bahwa aliran dana First Travel memang ada yang dipakai untuk pembelian pribadi dan juga untuk operasional kantor.

10 agen travel umrah melaporkan PT Azizi Kencana Wisata atas dugaan penipuan ke Bareskrim Polri, Senin (28/8/2017).

Dirut PT Azizi mengaku akan menyelesaikan masalah calon jemaah dengan pergi ke Malaysia pada Desember 2016 lalu. Sampai hari ini, komunikasi terputus dan tidak kembali ke Indonesia.

Tim Kuasa Hukum First Travel mengklaim dana sebagian calon jemaah umrah tidak mengalir ke perusahaan itu sebab digelapkan oleh penipu. Namun, First Travel baru menemukan bukti 2 kasus penipuan yang menilap dana Rp2 miliar saja.

Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera selatan meminta Polri membentuk posko pelaporan korban First Tarvel di semua Polda.

Polisi meminta jemaah korban penipuan First Travel bersabar, karena pengembalian dana akan dilakukan setelah proses peradilan selesai.

Kemenag membantah anggapan bahwa pihaknya memberi ruang bagi First Travel untuk menipu lebih banyak jemaah. Hal ini terkait perpanjangan izin yang diberikan Kemenag pada First Travel dan baru dicabut pada Agustus 2017.

Kemenag mengakui, sulit untuk menetapkan batas atas dan bawah untuk tarif umrah karena terdapat harga beragam dari semua provinsi di Indonesia.

Kakanwil Kemenang DIY berharap, kasus First Travel tidak menciderai citra umat Islam. Ia berpesan pada biro penyelenggara umrah dan haji agar menjadi agen yang menjalankan amanah.

Hanya dalam waktu sepekan, Bareskrim Polri sudah menerima laporan dari 5.657 orang korban penipuan First Travel.