Indeks Tni

Kedatangan Menhan AS ke Indonesia membuka kembali peluang pencabutan larangan kerja sama antar militer kedua negara khususnya dengan Kopassus.

Satgas Kesehatan TNI akan memasuki wilayah yang sulit dijangkau, khususnya di Papua.

Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI dan Polri kompak dari pucuk pimpinan hingga akar rumput sehingga bisa bersinergi dengan baik dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu.

Panglima TNI sampaikan bahwa TNI dan Polri selama ini telah membangun soliditas dengan baik dan semakin berkembang.

Pengangkatan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai KSP bisa ditafsirkan sebagai praktik pertama Presiden Jokowi dalam menerapkan Pasal 106, PP No. 11.

Di masa Soeharto, para gubernur biasanya ditunjuk dari kalangan Angkatan Darat berpangkat mayor jenderal.

Konsep “jalan tengah” usulan A.H. Nasution membuka jalan militer ke pemerintahan, kelak dimantapkan lewat Dwifungsi ABRI era Soeharto.

Ramai-ramai mengusung kandidat dari perwira aktif maupun pensiunan TNI & Polri, tapi hanya segelintir yang memenangi pemilihan kepala daerah.

"Hal ini penting, selain untuk menjaga netralitas kedua institusi negara, juga agar tidak mencederai proses demokrasi," ujar Anggota Divisi Monitoring KIPP Uthe Pellu.

TNI menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dianggap sebagai ancaman bagi warga Kampung Dadap. Tidak ada anggota TNI di lokasi Kampung Baru Dadap yang berusaha mengintimidasi warga.

Warga Kampung Baru Dadap merasa kedatangan TNI ke kampung mereka dengan dalih Karya Bakti ini adalah usaha untuk mengintimidasi warga.

Dugaan intimidasi aparat TNI terkait proyek pembangunan rumah susun dan jembatan di pulau reklamasi di Tangerang.

"Ya haknya, haknya Pangkostrad (mencalonkan diri jadi calon gubernur) karena memiliki hak yang sama-sama masyarakat," kata Panglima TNI.

Perwira TNI maupun Polri harus menjaga netralitasnya dalam pilkada.

Sintong Panjaitan, yang kelak menjabat Danjen Kopassus, ikut dilatih pada masa PRRI di Sumatera (1958-1961).

Pekerjaan rumah TNI, di antara hal lain, adalah penghormatannya atas supremasi sipil, termasuk terbuka dan akuntabel terhadap indikasi praktik pelanggaran hak asasi manusia.

Tanpa garis merah di lencana pangkat berbintang empat yang terpasang di bahunya, Gatot kembali menjadi prajurit biasa sebagaimana keputusannya menolak pensiun dini.

Tak ada nuansa politik dalam percepatan sertijab Panglima TNI kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, begitu kata Gatot Nurmantyo.

"Telah saya serahkan jabatan Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. Selamat mengemban tugas sebagai Panglima TNI," kata Jenderal Gatot Nurmantyo.

Doktrin tentara rakyat masih menjadi hambatan reformasi secara menyeluruh di tubuh TNI