Indeks Tni

Kebijakan pemerintahlah yang mendorong buruh memilih mogok sebagai metode menuntut upah layak dan perlindungan di tempat kerja.

Pemerintah berencana menambah alokasi anggaran untuk mendukung operasional Babinsa. Rencana ini akan menambah daftar tunjangan yang sudah diberikan kepada para anggota TNI.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan insentif untuk Babinsa sesuai dengan beban kerjanya di lapangan.

"Tidak ada maksud lain bahwa kemudian soalnya pertanyaannya dilarikan menjadi mau kembali seperti Orde Baru lah. Kok terlalu jauh sekali," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Sabrar Fadhilla.

Langkah yang terintegrasi antara Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendikbud, Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perikanan sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan di Asmat.

Hanafi menilai MoU tersebut berlebihan dalam menyikapi perihal penanganan unjuk rasa.

Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.

Menurut Komnas HAM, bila polisi merasa kekurangan sumber daya dalam menangani kamtibmas, seharusnya mengusulkan agar ada penambahan personil.

Panglima mengatakan, medan di Asmat sangat memungkinkan untuk kegiatan bakti kesehatan menggunakan kapal rumah sakit TNI. 

Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.

Wapres JK menyitir kenyataan tiga tahun lalu di Provinsi Sulawesi Barat, saat pemerintah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Carlo Tewu sebagai pejabat gubernur.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati TNI dilibatkan dalam upaya penanganan terorisme pada revisi UU No.15/2003.

Ryamizard Ryacudu mendukung usulan Marsekal Hadi Tjahjanto soal pelibatan TNI secara lebih luas dalam penanganan terorisme.

Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan Pj Gubernur Papua, saat Pilkada 2018 berlangsung di daerah itu, berpeluang ditempati petinggi TNI/Polri.

Yasonna berkata, pembahasan RUU Terorisme sudah masuk ke tahap akhir, maka tidak mungkin untuk mengubah nama seperti yang diusulkan Panglima TNI.

Sejak awal 1990-an, politik identitas di tubuh TNI menguat. Ada kubu hijau dan kubu merah-putih.

“Menurut saya lebih baik [jabatan Plt Gubenrnur] tetap diisi oleh pejabat eselon I,” kata Ketua Komisi II DPR.

Pansus RUU Terorisme mendesak Kemenkopolhukam, Kemenkumham, TNI dan Polri segera menyamakan pendapat soal usulan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Kedatangan Menhan AS ke Indonesia membuka kembali peluang pencabutan larangan kerja sama antar militer kedua negara khususnya dengan Kopassus.

Satgas Kesehatan TNI akan memasuki wilayah yang sulit dijangkau, khususnya di Papua.