Indeks Teten Masduki

Zulkifli merespons usulan dari Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki untuk menunda penerapan sertifikasi halal, terutama untuk produk-produk UMKM.

Menurut Teten Masduki, Warung Madura mendorong laju ekonomi masyarakat yang selama ini justru tersisihkan oleh retail modern.

Teten menuturkan, Perda di Bali tersebut hanya mengatur jam operasional retail modern.

Jika pemerintah tak tegas dan membiarkan Tiktok Shop beroperasi secara liar, maka pembatasan impor berbagai barang di pasar digital jadi kurang efektif.

Meski berpeluang mencabut izin TikTok Shop, Teten Masduki masih mempertimbangkan kepentingan investasi.

Saat ini RUU Perkoperasian sudah berada di Komisi VI DPR RI untuk dibahas dan disahkan.

Teten Masduki menuturkan realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM tercatat sebesar Rp221,49 triliun hingga 1 November 2023.

Koperasi Jahema Bonsai Sejahtera diharapkan bisa memanfaatkan digitalisasi untuk mengelola model bisnis dan upaya perluasan pasar dalam serta luar negeri.

Industri rumput laut diperkirakan mampu mencatatkan pertumbuhan tahunan 10,5% dengan pendapatan 48 miliar dolar AS atau Rp734,4 triliun pada 2030.

MenkopUKM Teten Masduki menilai RUU Perkoperasian diharapkan bisa jadi aturan hukum perlindungan masyarakat dari koperasi bermasalah.

Teten memastikan, keseriusan penerapan skor kredit dalam penyaluran pinjaman KUR akan dibahas di rapat kabinet.

MenKop UKM Teten Masduki menuturkan, TikTok Shop bisa beroperasi kembali melalui format baru dengan memisahkan e-commerce dan social commerce.

Menkop UKM Teten Masduki membandingkan transformasi digital di Cina yang sudah baik karena mampu memanfaatkan teknologi sepenuhnya

Bisnis penjualan melalui e-commerce masih kalah bersaing lantaran transformasi digital di Indonesia masih belum terarah, terutama sektor industri.

TikTok Shop diminta secepatnya menyelesaikan pemenuhan kewajiban terhadap seller (pedagang), affiliator dan konsumen.

Teten Masduki mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menutup TikTok Shop, meski dianggap telah merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).