Indeks Tenaga Kerja

Pemilik pabrik mercon yang meledak di Kosambi Tangerang diduga kuat melanggar UU Ketenagakerjaan. Selain mengabaikan keselamatan kerja, pemilik perusahaan juga memperkerjakan anak.

Tingginya persaingan dari para lulusan universitas tidak berbanding lurus dengan terciptanya lapangan pekerjaan

Persoalan besar yang sedang terjadi di Indonesia adalah lulusan terdidik dan terampil justru jadi pencetak pengangguran.

Peraturan pemagangan menjadi celah bisnis bagi pabrik untuk menerapkan upah buruh murah. Pabrik-pabrik memanfaatkan aturan ini dengan menggandeng agen tenaga kerja.

Lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja bekerjasama dengan pabrik-pabrik di kawasan industri melakukan praktik pemerasan terhadap para buruh lewat skema magang. Bagaimana ceritanya?

Menaker Hanif Dhakiri mengeluhkan masih minimnya jumlah tenaga kerja terampil di Indonesia yang kini hanya 57 juta orang.

TKW bernama Maimunah (35) asal Kabupaten Jember, Jawa Timur dikabarkan hilang karena putus komunikasi dengan keluarganya sejak empat tahun terakhir.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly membantah isu 10 juta pekerja dari Cina membanjiri Indonesia karena kebijakan bebas visa.

Kabar serbuan tenaga kerja asing asal Cina di Indonesia muncul dan tenggelam selama dua tahun terakhir. Belum lama ini isu itu muncul lagi, dan mengundang reaksi pemerintah. Eksodus pekerja Cina ke Indonesia dianggap suatu yang tak logis .

Banyak pekerja di mall yang belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latief Algaf di Jakarta, Sabtu (26/11/2016), mengatakan bahwa pekerja di mall masuk dalam data 29 juta pekerja informal yang belum menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Pakar Migrasi Internasional dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM), Dr. Sukamdi, M.Sc. menyampaikan bahwa perbaikan manajemen penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri harus segera dilakukan jika tak ingin jatuh korban lagi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah merancang upaya sistematis untuk memperbaiki skill tenaga kerja domestik melalui rancangan dana pengembangan keahlian (skill development fund) untuk diterapkan di Idnonesia.

Terjadi 29 kasus cacat per bulan dikarenakan kecelakaan kerja yang dialami para pekerja di Provinsi DKI Jakarta, dari data tersebut berarti ada satu kasus cacat setiap hari. Hal itu disampaikan oleh kepala BP Jamsostek Kantor Wilayah Jakarta, Endro Sucahyono di Jakarta.

Otoritas Malaysia kembali mendeportasi 78 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Para TKI itu langsung dipulangkan menggunakan tiga bus ke Dinsos Provinsi Kalbar untuk di pulangkan ke daerah asal mereka. 

Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia menyarankan supaya pemerintah Indonesia membuka kembali penyaluran TKI ke negara-negara Timur Tengah seiring dengan perbaikan sistem perlindungan TKI yang telah mereka lakukan.

Meratanya perluasan kesempatan kerja di seluruh negeri maka akan mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Dengan demikian harapan untuk mengurai pengangguran menuai kemakmuran dapat segera terwujud.

Demi menyelesaikan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada 2019, PT PLN (Persero) membuka kesempatan kerja bagi lulusan SMA IPA, IPS, SMK. Pegawai baru akan ditempatkan di wilayah kerja perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk periode pendaftaran 13-23 September 2016.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa sektor pariwisata menyerap paling banyak tenaga kerja. Meski begitu, diperlukan adanya perubahan kultur masyarakat untuk menunjang perkembangan sektor tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya menurunkan angka pengangguran yang pada Februari 2016 tercatat sebesar 5,5 persen. upaya pengurangan pengangguran dilakukan dengan mendorong investasi padat karya penyerapan lapangan kerja menjadi lebih baik.

Mahyudin selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat mengatakan mengatasi permasalahan Tenaga kerja Asing (TKA) bukanlah perkara sulit, hanya membutuhkan koordianasi antar pihak. Terutama yang berkaitan dengan izin para TKA.