tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah merancang upaya sistematis untuk memperbaiki skill tenaga kerja domestik melalui rancangan dana pengembangan keahlian (skill development fund) untuk diterapkan di Indonesia. Dana itu ditujukan untuk mendukung industri dalam mengembangkan dan memperbaharui Standar Kompetensi Kerja Nasional sesuai kebutuhan terkini dan mendatang.
"Yang paling penting ada upaya sistematis untuk memperbaiki skill tenaga kerja kita," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (1/11/2016).
Bambang membandingkan Indonesia dengan negara Asia lain seperti Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia menerapkan dana pelatihan kerja. Pengembangan dana keahlian/pelatihan sendiri sebenarnya merupakan tindak lanjut PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
Sebelumnya, Indonesia pernah memberlakukan sistem insentif pelaksanaan pelatihan awal tahun 1990-an melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 770/1990 tentang pemberian keringanan pajak kepada perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan dan penanganan tenaga kerjanya. Sebagaimana dikutip dari Antara, Bambang berharap melalui pengembangan dana pelatihan tersebut akan memudahkan siswa didik memperoleh keahlian sesuai kebutuhan industri.
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menyambut baik usulan Bappenas terkait pengembangan dana keahlian bagi tenaga kerja domestik. "Kalau ini bisa dipakai dalam skala yang lebih generik dan secara political wise bisa diterima, kita bisa punya skema yang cukup menarik," ujar Firmanzah.
1.989 Tenaga Kerja Konstruksi Disertifikasi
Sementara itu dukungan kepada tenaga kerja domestik juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah mensertifikasi 1.989 tenaga kerja konstruksi agar tercipta berdaya saing tinggi dan siap menghadapi persaingan global. "Sertifikasi dilakukan melalui uji kompetensi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli," jelas Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib di Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Menurut Yusid, melalui sertifikasi ini, menunjukkan betapa pentingnya peran pembinaan jasa kontruksi untuk menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan siap menghadapi persaingan global. Ia optimis bahwa target sertifikasi pekerja kontruksi dapat tercapai.
Ia menyebutkan, sertifikasi ini sebenarnya sudah lama dilakukan yaitu sejak 1999 ketika direktorat di Kementerian PUPR yang menangani masalah ini bernama Badan Pembinaan Kontruksi. Demi meningkatkan sertifikasi pekerja konstruksi, Kementerian PUPR juga melakukan jemput bola ke seluruh Indonesia. "Kita siapkan Mobile Training Unit (MTU) dan disebar di 34 Provinsi, agar para pekerja di bidang kontruksi di daerah memiliki sertifikat," imbuhnya.
Sementara itu Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir menyebutkan, peserta uji kompetensi dan sertifikasi Tenaga Kerja Trampil dan Bimbingan Teknis Tendari pekerja kegiatan-kegiatan strategis di lingkup Internal Kementerian PUPR dan kegiatan strategis BUMN dan swasta.
Sebanyak 1.989 peserta sertifikasi terdiri dari 1.737 orang peserta Sertifikasi Tenaga Terampil (SKTK) meliputi tukang, mandor, drafter, surveyor, operator pelaksana, pengawas dan sebanyak 252 orang Peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli meliputi Bimbingan Teknis SMK3, Manajemen Kontruksi dan Sistem Manajemen Mutu.
Para peserta tersebut menurutnya, bekerja pada kegiatan-kegiatan di proyek-proyek strategis antara lain renovasi Gelora Bung Karno, pembangunan wisma atlet kemayoran, pembangunan tol akses Tanjung Priok, pembangunan Tol Cisumdawu, peningkatan jalan lingkar luar Soekarno Hatta - Gedebage Bandung, normalisasi Kali Ciliwung, sodetan Ciliwung-BKT dan Pembangunan MRT Jakarta.
"Sedikitnya 27 tim asesor dilibatkan, yang terdiri dari 16 tim asesor untuk pelaksanaan assessment di DKI Jakarta yang terdiri dari 5 tim dari LPJKP DKI Jakarta, 7 tim dari LPJK Nasional dan 4 tim supporting dari LPJKP Jawa Tengah. Sementara 11 tim asesor berasal dari LPJKP Jawa Barat untuk pelaksanaan assessment di Jawa barat," katanya.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
