Indeks Tapera

BP Tapera mengeklaim seluruh hasil temuan dari BPK telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Beda potongan iuran Tapera untuk pekerja swasta, TNI/Polri, PNS dan freelancer atau pekerja mandiri. Pemerintah mewajibkan pekerja untuk membayar Tapera.

Daftar nama Komite Tapera lengkap dengan informasi harta kekayaan mereka menurut LHKPN terbaru.

Penjelasan apakah pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berpotensi wajib ikut Tapera dan simulasi pemotongan dari penghasilan.

Simak simulasi potong gaji iuran Tapera untuk PNS, pegawai swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer.

Komite Tapera adalah komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Pemerintah harus melihat kebutuhan seseorang berbeda-beda, bukan cuma soal rumah saja. Belum lagi, ada tipe pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap.

Berikut ini 10 jenis pekerjaan yang akan dipotong gajinya untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berikut ini alasan mengenai kenapa Tapera ditolak oleh banyak pihak, terutama oleh perusahaan dan karyawan swasta.

Partai Buruh menilai jika Tapera digolongkan sebagai tabungan seharusnya iuran dapat bersifat sukarela, bukan diwajibkan.

Berikut ini isi PP Nomor 25 Tahun 2020 yang memuat aturan mengenai Tapera dan link untuk mengunduh dokumen dalam versi PDF.

Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi demo besar yang akan diikuti ribuan buruh pada Kamis, 6 Juni di Istana Negara, Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengakui Program Tapera ini kurang disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah melalui PP tersebut.

Tapera merupakan program pemerintah yang mewajibkan pekerja membayar iuran rutin untuk rumah. Lalu, apa saja produknya?

BP Tapera menjelaskan dana kelolaan investasi simpanan Tapera dikelola manajer investasi dengan portfolionya kurang lebih 80 persen di obligasi.

Kemenkeu menjelaskan dana simpanan peserta Tapera juga tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam postur APBN.

Masalah utama dari PP 25/2020 dan PP 21/2024 yaitu tidak dirancang untuk dikelola secara transparan dan akuntabel.

Menurut Heru, sanksi bagi yang tidak mengikuti Tapera lebih lanjut bakal diatur oleh Kemnaker yang bertugas membuat aturan teknis dari PP 21 Tahun 2024.

Kemnaker akan membahas aturan turunan mengenai mekanisme pemotongan upah pekerja.

Para penabung mulia akan mendapat manfaat lain yaitu pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya.