Indeks Tapera

Pemerintah harus melihat kebutuhan seseorang berbeda-beda, bukan cuma soal rumah saja. Belum lagi, ada tipe pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap.

Berikut ini 10 jenis pekerjaan yang akan dipotong gajinya untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berikut ini alasan mengenai kenapa Tapera ditolak oleh banyak pihak, terutama oleh perusahaan dan karyawan swasta.

Partai Buruh menilai jika Tapera digolongkan sebagai tabungan seharusnya iuran dapat bersifat sukarela, bukan diwajibkan.

Berikut ini isi PP Nomor 25 Tahun 2020 yang memuat aturan mengenai Tapera dan link untuk mengunduh dokumen dalam versi PDF.

Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi demo besar yang akan diikuti ribuan buruh pada Kamis, 6 Juni di Istana Negara, Jakarta.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengakui Program Tapera ini kurang disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah melalui PP tersebut.

Tapera merupakan program pemerintah yang mewajibkan pekerja membayar iuran rutin untuk rumah. Lalu, apa saja produknya?

BP Tapera menjelaskan dana kelolaan investasi simpanan Tapera dikelola manajer investasi dengan portfolionya kurang lebih 80 persen di obligasi.

Kemenkeu menjelaskan dana simpanan peserta Tapera juga tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam postur APBN.

Masalah utama dari PP 25/2020 dan PP 21/2024 yaitu tidak dirancang untuk dikelola secara transparan dan akuntabel.

Menurut Heru, sanksi bagi yang tidak mengikuti Tapera lebih lanjut bakal diatur oleh Kemnaker yang bertugas membuat aturan teknis dari PP 21 Tahun 2024.

Kemnaker akan membahas aturan turunan mengenai mekanisme pemotongan upah pekerja.

Para penabung mulia akan mendapat manfaat lain yaitu pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya.

Alasan penolakan serikat buruh dan asosiasi pengusaha karena tumpang tindih aturan antara fungsi PP baru Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah tidak bisa memaksa para pekerja dan pekerja mandiri untuk menanggung bersama beban biaya pembangunan perumahan rakyat.

Moeldoko memastikan Tapera tidak akan ditunda. Program pun akan berjalan setelah peraturan menteri ketenagakerjaan dan peraturan menteri keuangan keluar.

Moeldoko mengeklaim kebijakan Tapera tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga di Singapura dan Malaysia.

Judicial Review menuturkan judicial review terhadap peraturan anyar Tapera adalah pilihan terakhir bagi para pemberi kerja.

Pratikno mengeklaim Tapera sudah dikaji secara detail di Kantor Staf Presiden.