Indeks Tapera

Elly menilai Tapera bukan hal mendesak yang harus dipukul rata bagi semua pekerja atau buruh.

Seharusnya pemerintah dapat membebaskan apakah para pekerja mandiri akan membeli rumah atau tidak.

Penjelasan soal kapan gaji karyawan swasta mulai dipotong untuk iuran Tapera atau Tabungan Perumahan Pemerintah yang digagas Jokowi.

Cara cek saldo Tapera online lewat situs Sitara. Simak informasi mengenai kepesertaan dan cara mencairkannya.

Iuran program tabungan Tapera bagi pekerja swasta dan PNS dinilai justru rawan untuk dikorupsi.

Suryadi meminta kepada pemerintah dan BP Tapera agar dapat membuat aturan yang lebih bijaksana sehingga tidak memberatkan para pekerja.

Pekerja ASN dan swasta akan dipotong gaji 3 persen untuk Tapera. Lalu, apakah karyawan bisa menolak? Simak penjelasannya.

Apakah peserta yang sudah punya rumah wajib ikut Tapera? Berikut penjelasannya menurut Pasal 7 PP Nomor 25 Tahun 2020.

Apakah PNS juga dipotong gajinya untuk Tapera? Berapa persen yang wajib dibayarkan setiap bulan? Simak penjelasannya.

Isi aturan terbaru soal Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Berapa potongan gaji karyawan?

Iuran wajib yang potong gaji karyawan di Indonesia setidaknya ada 5, termasuk Tapera, BPJS, hingga pajak penghasilan.

Tapera merupakan iuran wajib bagi pekerja yang memenuhi syarat tertentu. Cek daftar pekerja yang harus ikut Tapera.

Mirah bilang Aspek akan meminta pemerintah untuk membatalkan PP yang telah diterbitkan sejak 20 Mei 2024.

Tapera memberikan sejumlah manfaat untuk para peserta. Bagaimana skema potong gaji dan aturannya? Simak penjelasan berikut.

Heru memastikan, dana yang dihimpun dari peserta Tapera akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan saat masa kepesertaannya berakhir.

Dia menilai kebijakan Tapera juga akan jadi pro-kontra jika belum dilaksanakan.

Karyawan yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum di tiap daerah masing-masing diwajibkan menjadi peserta Tapera.

Per 29 September 2023, pembiayaan Tapera mencapai Rp736,5 miliar untuk 4.811 unit rumah.

Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah pada 2022.

Upah pekerja sudah dipotong banyak, dan kini ditambah dengan iuran yang dianggap tidak berpengaruh signifikan.