Indeks Tapera

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai iuran Tabungan Perumahan Rakyat memberatkan pekerja dengan upah minimum. Oleh karena itu, menurut KSPI, Undang-Undang tentang Tapera sebaiknya disertai dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah kepada pekerja.

UU Tapera mewajibkan gaji pekerja disisihkan sebesar 3% untuk tabungan perumahan. Sontak keputusan ini memicu protes dari pekerja dan pengusaha. Pemerintah berdalih iuran Tapera ini untuk membantu mewujudkan mimpi pekerja memiliki rumah. Tetapi peran pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan rumah rakyat menjadi tak berfungsi karena terbatasnya anggaran negara.

Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi Undang-Undang.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat