Indeks Syafruddin

Upacara pemakaman jenazah Syafruddin, dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada.

Jusuf Kalla juga hadir di kediaman Syafruddin, untuk menyampaikan rasa berbelasungkawa kepada keluarga.

Syafruddin meninggal dunia di RS Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (20/2/2025) pukul 17.00 WIB.

Menpan RB Syafruddin menyatakan, wacana PNS akan bekerja di rumah sementara ini belum dilakukan, jadi tak perlu dibahas dulu.

MenPAN RB Syafruddin mengatakan diberhentikan 3.240 ASN itu sebagai bentuk punishment karena terlibat korupsi.

Moeldoko meminta masyarakat tak perlu terlalu mencurigai soal adanya indikasi dwifungsi TNI hidup lagi karena Perpres 37/2019 akan dikeluarkan oleh presiden.

MenPAN RB Syafruddin meminta ASN, dan TNI-Polri untuk bekerja seperti biasanya usai banyaknya perbedaan pendapat pada Pemilu 2019.

Kemenpan RB memastikan THR untuk PNS, TNI dan Polri akan diberikan pada 24 Mei 2019.

Menteri PAN-RB Syafruddin membantah pernyataan stafnya bahwa Ustaz Abdul Somad (UAS) melanggar netralitas ASN.  

Dewan Pembina PSSI meminta Jokdri mundur seperti Ketua PSSI sebelumnya agar gentel. 

Tim penyelaras yang akan dibentuk terdiri dari Kemenristekdikti, Kemenpan RB, BKN, dan LIPI sendiri.

Pendirian MPP Banyumas dapat mempercepat proses pelayanan yang outcome-nya meningkatkan kantong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Syafruddin meyakini setiap Kementerian atau Lembaga terkait sudah mempunyai mekanisme hukuman tersendiri bagi PNS yang membolos kerja.

Menpan RB Syafruddin mengatakan, kedepannya, tenaga honorer akan dihilangkan hingga nol persen, dan digantikan dengan PPPK. 

Menpan RB Syafruddin mengatakan, penerimaan P3K akan dimulai pada tahun depan dalam 2 fase, dan bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. 

Pengurus Dewan Masjid Indonesia mengaku tidak memiliki sumber daya memadai untuk mencegah pengaruh radikalisme menyebar ke masjid. 

Menpan RB Syafruddin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan skema untuk mengatasi persoalan formasi CPNS yang belum terpenuhi.

Syafruddin menyatakan banding setelah mendengar putusan hakim.

MenPan-RB Syafruddin mengatakan, aturan RPP P3K yang tengah dirancang pemerintah diharapkan mampu menarik cendekiawan dari luar negeri untuk bekerja di tanah air.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, kepala daerah dan pembina pegawai yang terlibat kasus korupsi, diminta untuk dipecat secara tidak hormat.